Kondisi bangunan bersejarah yang hancur akibat ledakan di Beirut, Lebanon, 13 Agustus 2020. Sebanyak 601 bangunan bersejarah hancur akibat ledakan yang mengguncang Beirut pada 4 Agustus lalu. Xinhua/Bilal Jawich
TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Lebanon menjamin mundurnya Perdana Menteri Mustapha Adib tidak akan mengganggu rencana reformasi pemerintahan. Ketua Parlemen Lebanon Nabib Berri berkata, rencana reformasi pemerintahan Lebanon juga akan tetap mengikuti rancangan Inisiatif Prancis.
"Kami memutuskan untuk bertahan dengan Inisiatif Prancis dan isinya," ujar Berri, yang berasal dari faksi Amal, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 26 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, PM Lebanon Mustapha Adib memutuskan untuk mundur karena merasa gagal memenuhi tanggung jawabnya mereformasi pemerintahan Lebanon. Reformasi itu sendiri adalah bagian dari Inisiatif Prancis yang akan memberi sanksi ke Lebanon jika perombakan pemerintahan gagal di bulan September.
Kegagalan Mustapha Adib tak lepas dari keinginannya untuk menciptakan pemerintahan yang berisi teknokrat dan ahli. Keinginan tersebut mendapat perlawanan dari dua faksi dominan di Lebanon, Hizbullah serta Amal. Keduanya menginginkan hak istimewa untuk menempatkan orang-orang mereka di pos kementerian strategis.
Bertolak belakangnya keinginan Mustapha Adib dengan Hizbullah dan Amal pada akhirnya membuat pembahasan reformasi mandek. Kata sepakat tidak pernah ditemukan. Puncaknya, Adib mundur dan nasib Lebanon kian tak jelas di tengah krisis ekonomi yang dideritanya.
Politisi Muslim dari faksi Sunni, Saad al-Hariri, menyayangkan mundurnya Adib yang juga seorang Sunni. Menurut dia, pertentangan di dalam upaya reformasi menjadi pemicunya dan kelak mereka yang terlibat akan menyesalinya.
"Bagi mereka yang bahagia atas gagalnya Inisiatif Prancis, kalian akan gigit jari," ujar Hariri. Hingga berita ini ditulis, Prancis belum mengeluarkan pernyataan apapun soal mundurnya Mustapha Adib ataupun kelanjutan Inisiatif Prancis.
