Pemerintahan Trump Blokir Impor Barang dari Xinjiang karena Tuduhan Kerja Paksa

Selasa, 15 September 2020 19:00 WIB

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat, 4 Januari 2019. Peserta dapat lulus dari kamp ini ketika mereka dinilai telah mencapai tingkat tertentu dengan bahasa Mandarin, deradikalisasi, dan pengetahuan hukum mereka. ANTARA/M. Irfan Ilmie

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump melarang impor barang dari Xinjiang, Cina, karena diyakini dibuat oleh pekerja paksa yang ditahan di kamp indoktrinasi Xinjiang.

Lima perusahaan atau kawasan industri di Xinjiang dan satu perusahaan di provinsi Anhui timur, yang membuat produk pakaian, kapas, komputer, dan produk rambut, telah masuk daftar hitam Perlindungan Bea dan Perbatasan Amerika Serikat (US CBP), menurut laporan CNN, 15 September 2020.

Salah satu pusat pendidikan dan pelatihan kerja Xinjiang juga masuk dalam daftar itu. "Ini bukan pusat kejuruan, ini kamp konsentrasi," kata Ken Cuccinelli, pejabat senior yang menjalankan tugas wakil sekretaris Departemen Dalam Negeri AS.

"Tempat di mana agama dan etnis minoritas menjadi sasaran pelecehan dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi keji tanpa bayaran dan kebebasan. Ini adalah perbudakan modern," katanya.

Anak-anak etnis Uighur memegang poster bergambarkan pesepakbola Arsenal, Mesut Ozil saat protes melawan China di Istanbul, Turki 14 Desember 2019. Kaum minoritas Uighur ini tersebar di Daerah Otonomi Xinjiang, Uighur, sementara sebagian kecil tinggal di Provinsi Hunan dan Henan. REUTERS/Kemal Aslan

Advertising
Advertising

US CBP mengeluarkan perintah pemblokiran kepada enam entitas Cina, yang dimaksudkan untuk mencegah barang-barang yang diduga dibuat dengan kerja paksa memasuki AS. Perintah tersebut memungkinkan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menahan pengiriman di pelabuhan AS, dan memberi perusahaan waktu untuk mengkonfirmasi bahwa barang mereka tidak diproduksi dengan kerja paksa.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada Selasa bahwa larangan impor AS dari wilayah Xinjiang menyabotase rantai pasokan global, Reuters melaporkan.

Langkah pengawasan perdagangan AS ini adalah yang terbaru dari serangkaian aksi pemerintahan Trump yang menargetkan otoritas dan bisnis Cina atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Sekitar 2 juta minoritas Muslim di Xinjiang telah dipenjara di pusat indoktrinasi, termasuk sejumlah besar orang Uighur, menurut Departemen Luar Negeri AS dengan banyak kasus pelecehan yang dilaporkan.


Sumber:

https://edition.cnn.com/2020/09/14/politics/us-xinjiang-cotton-imports-intl-hnk/index.html

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-xinjiang/china-says-u-s-bans-on-xinjiang-imports-sabotage-global-supply-chains-idUSKBN26614E?il=0

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

1 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

Zulkifli Hasan mengungkap asal mula ditemukannya baja ilegal produksi pabrik milik Cina.

Baca Selengkapnya

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

20 jam lalu

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.

Baca Selengkapnya

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

21 jam lalu

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

Seorang perempuan Cina merebut hati Pangeran Charles dan Belgia. Kisah percintaan mereka seperti dalam dongeng.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 27 April 2024 diawali oleh berita soal lima sumber kekayaan negara Iran, yang sedang menghadapi ketegangan dengan Israel

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

1 hari lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

1 hari lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

1 hari lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

2 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

2 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya