TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Amerika telah menyetujui legislasi untuk mencegah Layanan Pos AS melakukan perubahan apapun yang berpotensi mengganggu Pilpres Amerika. Hal tersebut menyusul kisruh pengetatan anggaran dan operasional Layanan Pos AS yang diprediksi mengganggu pelaksanaan Pilpres Amerika via Pos.

Dikutip dari CNN, legislasi itu memperoleh 257 suara dukungan di parlemen. Mereka yang menolak ada 150. Adapun puluhan anggota parlemen dari Partai Republik mendukung legislasi tersebut. Hal itu membuat Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi, yakin legislasi akan disetujui di Senat nantinya.

"Kita akan meloloskan legislasi ini dan ini akan menjadi langka yang bipartisan. Selanjutnya akan diserahkan ke Senat. Republikan akan mendukung ini karena ini berpengaruh ke konstituen mereka juga," ujar Nancy Pelosi, Sabtu waktu Amerika, 22 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, kebijakan di Layanan Pos AS menjadi kisruh ketika berdampak ke pengiriman dan pemrosesan surat. Beberapa di antaranya soal pemangkasan anggaran, pengurangan rute pengantaran, dan pengurangan mesin sortir surat. Padahal, Pilpres Amerika pada November nanti direncanakan digelar dengan mekanisme via pos.

Kepala Layanan Pos AS, Louis DeJoy, langsung disorot atas masalah itu. Ia, yang merupakan orang dekat Donald Trump, dituduh telah bersekongkol untuk melumpuhkan Layanan Pos AS. Hal itu mengingat Presiden Donald Trump menentang keras Pilpres Amerika via pos dengan klaim rentan bocor.

Beberapa hari lalu, Louis DeJoy sudah menghadap Kongres AS untuk menjelaskan alasan di balik kebijakannya. Ia membantah tuduhan bersekongkol dengan Donald Trump. Langkah kebijakan, kata ia, diambil untuk mengefisiensikan operasional di kala pandemi virus Corona. Adapun soal pilpres via pos, dia mendukungnya.

Melihat kebijakannya disorot, Louis DeJoy telah menunda pelaksanaannya. Sebagai tambahan, lembaga yang ia pimpin juga mendapat alokasi US$25 miliar untuk memastikan tidak ada perubahan lagi jelang Pilpres Amerika.

"Untuk mereka yang masih percaya bahwa pengiriman surat tidak terdampak kebijakannya, tolong pikirkan kembali hal tersebut," ujar Kepala Komite Pengawasan dan Reformasi Parlemen AS, Carolyn Maloney, yang mensponsori legislasi terkait.

ISTMAN MP | CNN