TEMPO.CO, Yerusalem – Koalisi pemerintahan Israel meminta militer memimpin penanganan pandemi Covid-19 atau Corona. Permintaan dari Partai Biru dan Putih itu bakal menimbulkan ketegangan di dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Israel melakukan relaksasi lockdown atau karantina wilayah pada Mei. Tapi ini justru menimbulkan gelombang kedua Covid-19 dan membuat jumlah total kasus menjadi sekitar 50 ribu kasus. Jumlah korban tewas juga bertambah menjadi lebih dari 400 orang.

“Virus ini tidak akan pergi dari kita selama setahun ini. Maka perlu ada perubahan manajemen. Kesampingkan ego. Saya katakan ini kepada Bibi (Netanyahu). Saya katakan kita perlu memindahkan penanganan ini kepada kementerian Pertahanan,” kata Gabi Ashkenazi, menteri Luar Negeri Israel, kepada Ynet TV dan dikutip Israel pada Selasa, 21 Juli 2020.

Saat ini popularitas Netanyahu anjlok ke bawah 30 persen dan tingkat pengangguran naik ke 21 persen. Penanganan pandemi Covid-19 saat ini berada di kementerian Kesehatan.

Kantor PM Netanyahu belum berkomentar soal ini. Namun, dia kemungkinan berkeberatan menyerahkan kewenangan penanganan Covid-19 ke Menteri Pertahanan, Benny Gantz, yang juga berasal dari Partai Biru dan Putih. Gantz saat ini juga menjabat sebagai Perdana Menteri pengganti, yang akan menggantikan Netanyahu dalam dua tahun.

Gantz dan Netanyahu berbeda pendapat dalam beberapa hal seperti soal rencana aneksasi wilayah pemukiman Yahudi di Tepi Barat, yang merupakan wilayah Palestina.

Baru-baru ini, menteri pendukung Gantz mengusulkan agar rencana itu dihentikan dan diganti dengan program pemberdayaan petani, yang terdampak parah akibat pandemi Covid-19.

Soal ini, Deputi Menteri Kesehatan Israel, Yoav Kish, yang mendukung Netanyahu, menolak usulan itu. Dia menyebut kerja sama kementerian Kesehatan dan kementerian Pertahanan berjalan baik soal penanganan pandemi Covid-19 atau Corona ini.