TEMPO.CO, Jakarta - Kurang lebih 160 ribu warga Catalonia, Spanyol kembali menjalani lockdown virus Corona pada Rabu ini. Hal tersebut dipicu kenaikan jumlah kasus virus Corona yang ditindai dengan munculnya cluster-cluster baru. Menariknya, lockdown virus Corona tersebut dilakukan tanpa seizin pengadilan.
"Prioritas utama dari Pemerintah Catalonia adalah memastikan jiwa dan kesehatan penduduknya. Intervensi dalam bentuk apapun terhadap upaya melawan pandemi Corona tidak bisa diterima," ujar Kepala Pemerintahan Catalonia, Quim Torra, dikutip dari Reuters, Rabu, 15 Juli 2020.
Sejak lockdown virus Corona diakhiri pada 21 Juni lalu, tercatat ada 170 cluster baru di Spanyol. Catalonia menjadi zona panas karena penambahan kasus terbanyak berada di wilayah dengan 7,5 juta penduduk tersebut.
Untuk mencegah pandemi virus Corona memburuk di Catalonia, berbagai upaya pembatasan dilakukan. Namun, karena sifatnya dadakan, pembatasan yang dilakukan tak maksimal dan menimbulkan kemarahan warga setempat.
Situasi itu diperburuk dengan prosedur bahwa semua langkah pembatasan harus disepakati pengadilan dahulu. Tidak semua langkah pembatasan didukung pengadilan. Misalnya, soal maksimal hanya 10 warga yang boleh bekumpul bersama di kawasan suburban L'Hospitalet.
Pemerintah Catalonia menyatakan akan mengajukan banding apabila pengadilan mencoba mencegah lockdown virus Corona. Sebelumnya, lockdown virus Corona di Catalonia hanya berlangsung di wilayah-wilayah tertentu seperti Segria dan Lleida.
