TEMPO.CO, Jakarta - Pengguna internet Hong Kong mulai menggunakan VPN dan aplikasi pesan terenkripsi karena khawatir UU Keamanan Nasional Hong Kong bisa mengancam kebebasan berinternet mereka.

Di bawah undang-undang, tindakan separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing membawa hukuman maksimum penjara seumur hidup.

Selain itu, peraturan tersebut memberi wewenang kepada polisi untuk mencari perangkat elektronik yang diyakini mengandung bukti kriminal, dan mengharuskan platform media sosial dan penyedia layanan internet untuk membantu penegakan hukum tanpa surat perintah, menurut para pakar industri teknologi.

TikTok, aplikasi video pendek telah membantah menyensor konten pengguna atau berbagi data dengan perusahaan induknya yang berbasis di Beijing, ByteDance, mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk keluar dari pasar Hong Kong karena UU Keamanan Nasional Hong Kong.

"Setiap komentar yang dapat menyebabkan separatisme atau subversi kekuasaan negara, misalnya, jika Anda menyatakan untuk menggulingkan pemerintah Republik Rakyat Cina, dapat bertentangan dengan hukum keamanan nasional," kata pengacara Anson Wong Yu-yat, dikutip dari South China Morning Post, 7 Juli 2020.

Facebook, Google dan Twitter mengatakan pada Senin bahwa mereka menunda permintaan dari pemerintah Hong Kong dan otoritas penegak hukum untuk informasi tentang pengguna, menurut laporan Hong Kong Free Press.

Penangguhan tersebut akan berlangsung "menunggu penilaian lebih lanjut" dari undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan di Hong Kong oleh Cina, dan akan mencakup peninjauan hak asasi manusia formal dan konsultasi dengan para ahli hak asasi manusia, kata juru bicara Facebook.

Twitter dan Google mengatakan mereka juga tidak akan memenuhi permintaan informasi oleh otoritas Hong Kong dalam waktu dekat.

"Seperti banyak organisasi kepentingan publik, pemimpin dan entitas masyarakat sipil, dan rekan-rekan industri, kami memiliki keprihatinan besar mengenai undang-undang ini," kata Twitter.

Polisi Hong Kong menangkap seorang pria yang diduga menabrak polisi saat demonstrasi pada Jumat, 3 Juli 2020. Pria ini terkena tuntutan pasal terorisme dan upaya pemisahan diri. Jedennews

Hukuman keras di bawah undang-undang baru telah menakuti banyak pengguna internet dan smartphone di Hong Kong. Beberapa beralih ke aplikasi pesan terenkripsi untuk melindungi privasi mereka dan melakukan percakapan yang mereka khawatirkan melanggar undang-undang baru, sementara yang lain menginstal perangkat lunak jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menghindari pengawasan.

Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Signal, aplikasi pesan terenkripsi. Sejak 1 Juli, Signal telah menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di Google Play Store di Hong Kong, menurut perusahaan analitik App Annie. Ini juga merupakan aplikasi jejaring sosial teratas di Apple App Store iOS.

Sama seperti WhatsApp, Signal mengadopsi enkripsi end-to-end, yang berarti tidak ada orang lain selain pengirim dan penerima yang dapat membaca konten pesan. Baik pemerintah, perusahaan telepon maupun Signal sendiri tidak dapat mengintai saat percakapan ditransmisikan antar-perangkat.

Tetapi Signal juga melangkah lebih jauh untuk meningkatkan keamanan. Fitur "Disappearing messages" memungkinkan pengguna menghapus pesan secara otomatis di kedua ujung obrolan setelah waktu tertentu, dari lima detik hingga satu minggu.

Giselle Ng (menggunakan nama samaran), seorang seniman lepas berusia 20-an yang telah berkolaborasi dengan pendemo anti-pemerintah, mengatakan bahwa ia menjadi lebih waspada setelah disahkannya undang-undang keamanan nasional.

"Beberapa karya saya sebelumnya melibatkan peserta yang berbeda dari gerakan (anti-pemerintah), jadi saya menyimpan semua informasi di ProtonMail," katanya, merujuk pada layanan email yang aman. "Saya juga mengenkripsi aplikasi itu sendiri dengan kata sandi terpisah di ponsel saya."

Untuk menyembunyikan alamat IP-nya, dia baru-baru ini juga berlangganan layanan VPN.

Ketertarikan pada VPN, yang memungkinkan pengguna untuk menutupi asal dari lalu lintas internet mereka dengan re-route dan mengenkripsi data, meningkat di Hong Kong segera setelah Beijing mengumumkan niatnya untuk menyusun UU Keamanan Nasional Hong Kong pada bulan Mei.

Menurut Tech Radar, ketika undang-undang tersebut pertama kali diusulkan, pengunduhan VPN melonjak di Hong Kong karena penduduk khawatir bahwa mereka akan segera menghadapi pembatasan internet yang sama dengan yang dilakukan orang yang tinggal di Cina.

Tidak seperti di Cina di mana penduduk mengandalkan layanan VPN untuk mengelabui Great Firewall di negara itu, Hong Kong saat ini mempertahankan internet terbuka dengan beberapa pembatasan pada kebebasan berbicara online. Banyak jaringan dan layanan sosial asing termasuk Twitter, Facebook, YouTube dan banyak lagi yang diblokir di Cina legal di Hong Kong, meskipun penduduk khawatir legalitas media sosial asing tersebut mungkin tidak akan lama.

Sekarang setelah undang-undang tersebut disahkan, penduduk Hong Kong dan bahkan pengunjung akan perlu menggunakan VPN untuk mengatasi segala batasan online yang mungkin diberlakukan Beijing. Jika situs Barat populer dan jaringan media sosial diblokir di Cina, ada kemungkinan besar situs atau aplikasi tersebut juga akan segera diblokir di Hong Kong.

VPN diatur untuk menjadi alat yang berharga bagi warga Hong Kong untuk melindungi anonimitas dan privasi mereka selama tindakan keras Cina di bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong.