Kantor Imigrasi Amerika Ancam Deportasi Mahasiswa Kelas Online

Selasa, 7 Juli 2020 14:00 WIB

Gedung Widener Library di kampus Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, 30 Juni 2015. Nama Harvard diambil dari nama John Harvard, penyumbang terbesar universitas tersebut, yang merupakan lulusan Universitas Cambridge, Inggris. Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Imigrasi Amerika Serikat mengumumkan bahwa pelajar internasional harus pulang ke negara masing-masing jika universitas mereka memutuskan untuk membuka kelas online saja. Jika membandel, maka ancamannya adalah deportasi.

Keputusan itu diumumkan Departemen Imigrasi pada hari Senin kemarin. Tak ayal ada ribuan mahasiswa internasional yang bisa terdampak oleh aturan tersebut, tak terkecuali mereka yang mengikuti kelas penjuruan atau non-akademis. Adapun keputusan diambil terkait pengendalian virus Corona (COVID-19).

"Pelajar dengan visa tertentu tidak akan diperbolehkan untuk mengambil kelas online saja dan tetap berada di Amerika," ujar Departemen Imigrasi Amerika sebagaimana dikutip dari CNN, Selasa, 7 Juli 2020.

Departemen Imigrasi Amerika menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak akan menerbitkan visa untuk mereka yang hanya mengambil kelas online dari universitas. Sekalipun sudah memegang visa, Departemen Imigrasi tidak akan mengizinkan mahasiswa terkait untuk masuk ke Amerika.

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk mereka yang sepenuhnya mengambil kelas online. Jika pelajar internasional mengambil kelas online dan kelas tatap muka, maka tetap diperbolehkan berada di Amerika. Pengecualian juga akan diberikan apabila pelajar internasional memilih opsi pindah kampus yang membuka kelas fisik.

Kebijakan tersebut mengejutkan organisasi mahasiswa internasional dan organisasi pendidikan di Amerika. Mereka menyebut pengumuman itu terlalu dadakan.

"Keputusan itu akan menimbulkan kehebohan dan kebingungan. Kami berharap pemerintah bisa menimbang berbagai kemungkinan lain untuk masalah ini," ujar Wakil Presiden Dewan Pendidikan Amerika, Brad Farnsworth.

Presiden Universitas Harvard, Larry Bacow, memberikan pernyataan serupa. Ia sungguh khawatir dengan keputusan Departemen Imigrasi yang tidak memandang situasi dan kondisi pelajar internasional di Amerika. Ia mengatakan bahwa beberapa pelajar mengambil kelas online bukan karena ingin mengakali sistem, tetapi karena situasi tidak memungkinkan kelas tatap muka.

"Keputusan Departemen Imigrasi tidak menghargai upaya kampus untuk menyeimbangkan keamanan dan program pendidikan," ujar Bacow yang akan terus memantau perkembangan kebijakan baru ini dengan kampus lainnya.

Pelajar Harvard Kennedy's School dari Mexico, Valeria Mendiola, mengaku kesal dengan keputusan Departemen Imigrasi. Ia berkata, tidak semua pelajar memiliki kemampuan pulang dengan cepat ke negara masing-masing. "Saya mudah saja kembali ke Mexico, tapi tidak dengan teman-teman saya," ujarnya.

ISTMAN MP | CNN


Berita terkait

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

4 jam lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Polisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina

6 jam lalu

Polisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina

Kepolisian Philadelphia menolak permintaan Universitas Pennsylvania untuk membubarkan paksa perkemahan mahasiswa pendukung demo Palestina

Baca Selengkapnya

Universitas Sciences Po Prancis Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Putus Hubungan dengan Israel

15 jam lalu

Universitas Sciences Po Prancis Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Putus Hubungan dengan Israel

Universitas Sciences Po di Paris menolak tuntutan mahasiswa untuk memutus hubungan dengan universitas-universitas Israel.

Baca Selengkapnya

Brown Jadi Universitas AS Pertama yang Pertimbangkan Divestasi dari Israel

1 hari lalu

Brown Jadi Universitas AS Pertama yang Pertimbangkan Divestasi dari Israel

Pengunjuk rasa pro-Palestina dan anti-Israel membersihkan perkemahan di kampus setelah mencapai kesepakatan dengan administrasi universitas Brown.

Baca Selengkapnya

8 Sekolah Kedinasan 2024 yang Beri Lulusannya Uang Pensiun

2 hari lalu

8 Sekolah Kedinasan 2024 yang Beri Lulusannya Uang Pensiun

Berikut ini daftar sekolah kedinasan 2024 yang lulusannya bisa menjadi CPNS dan diberikan uang pensiun. Ada dari Kemenkeu hingga BMKG.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis

3 hari lalu

5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis

Demo bela Palestina di sejumlah kampus Amerika menimbulkan sejumlah dampak.

Baca Selengkapnya

6 Kampus Bersejarah Lokasi Demo Bela Palestina di Amerika

3 hari lalu

6 Kampus Bersejarah Lokasi Demo Bela Palestina di Amerika

Demo bela Palestina terjadi di sejumlah kampus Amerika. Polisi negara sekutu Israel itu bertindak represif.

Baca Selengkapnya

5 Fakta menarik Hot Dog, Dibawa ke Luar Angkasa hingga Harga Mencapai Puluhan Juta

4 hari lalu

5 Fakta menarik Hot Dog, Dibawa ke Luar Angkasa hingga Harga Mencapai Puluhan Juta

Sebagai makanan cepat saji yang populer, hot dog memiliki bulan perayaan nasional. Untuk merayakannya sebuah restoran di New York menjual hot dog seharga 37 juta rupiah

Baca Selengkapnya

Dua Produser Program Televisi Korea Selatan yang Dibintangi Hyoyeon SNSD dan Dita Karang Dideportasi Imigrasi Bali

5 hari lalu

Dua Produser Program Televisi Korea Selatan yang Dibintangi Hyoyeon SNSD dan Dita Karang Dideportasi Imigrasi Bali

Setelah diperiksa Imigrasi, 15 kru dan artis Korea Selatan, termasuk Hyoyeon SNSD dan Dita Karang sudah kembali ke Korsel pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya