TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis pro demokrasi Hong Kong sedang mendiskusikan rencana untuk membuat parlemen tidak resmi di pengasingan untuk menjaga semangat demokrasi tetap hidup setelah UU Keamanan Nasional Hong Kong diberlakukan.

"Parlemen bayangan dapat mengirim sinyal yang sangat jelas ke Beijing dan pihak berwenang Hong Kong bahwa demokrasi tidak perlu berada di bawah kekuasaan Beijing," kata juru kampanye pro demokrasi, Simon Cheng, di London kepada Reuters, 4 Juli 2020.

"Kami ingin membentuk kelompok-kelompok sipil non-resmi yang tentunya mencerminkan pandangan rakyat Hong Kong," ujar Cheng.

Simon Cheng, mantan karyawan Konsulat Inggris, berfoto di London, Inggris, 2 Juli 2020. [REUTERS / Hannah McKay]

Hong Kong, bekas koloni Inggris yang kembali ke pemerintahan Cina pada 1997, dikejutkan oleh protes pro demokrasi dan anti-Cina tahun lalu karena merusak dalam kebebasan yang dijanjikan, menjadikan demonstrasi ini sebagai krisis politik terbesar Beijing sejak protes Tiananmen tahun 1989.

Polisi Hong Kong menembakkan meriam air dan gas air mata dan menangkap lebih dari 300 orang pada hari Rabu ketika pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menentang UU Nasional Keamanan Hong Kong.

Undang-undang itu mendorong kota paling bebas di Cina dan salah satu pusat keuangan dunia ke arah otoriter. Cina, yang menyangkal campur tangan di Hong Kong, dan menuduh ada campur tangan asing dalam demonstrasi di Hong Kong.

Cheng, warga negara Hong Kong, bekerja untuk konsulat Inggris di wilayah itu selama hampir dua tahun sampai ia melarikan diri setelah mengatakan bahwa ia dipukuli dan disiksa oleh polisi rahasia Cina. Cheng, yang sejak itu diberikan suaka oleh Inggris, menggambarkan dirinya sebagai juru kampanye pro demokrasi.

Dia mengatakan bahwa sementara idenya masih pada tahap awal, parlemen eksil semacam itu akan mendukung rakyat Hong Kong dan gerakan pro demokrasi di sana. Dia menolak mengatakan di mana parlemen akan berlokasi.

"Kami sedang mengembangkan cara alternatif untuk memperjuangkan demokrasi," kata Cheng. "Kita harus pintar untuk berurusan dengan totalitarianisme yang berkembang: mereka menunjukkan otot yang lebih kuat untuk menekan sehingga kita harus lebih halus dan gesit."

Cheng mengatakan semakin banyak orang kehilangan harapan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan ke Dewan Legislatif Hong Kong, atau parlemen mini.

Aktivis pro demokrasi Nathan Law diwawancarai oleh wartawan di luar Pengadilan Tinggi setelah diberikan jaminan di Hong Kong, Cina 24 Oktober 2017. [REUTERS / Bobby Yip]

Sementara itu, aktivis pro demokrasi terkemuka Nathan Law berjanji pada Jumat untuk terus memperjuangkan masa depan demokrasi Hong Kong, meskipun melarikan diri dari kota yang dia katakan untuk keselamatannya sendiri.

Law, mantan anggota parlemen dan pemimpin gerakan Umbrella 2014, meninggalkan Hong Kong setelah pemerintah pusat Cina memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial di wilayah tersebut.

"Saya pikir dalam masa genting ini kita tidak dapat meninggalkan front internasional, dan kita membutuhkan tokoh publik di level internasional untuk melakukan pekerjaan advokasi internasional," kata Law kepada CNN.

"Saya akan melanjutkan pekerjaan advokasi saya tidak peduli seberapa besar ancaman pemerintah," tegasnya.

Law meninggalkan Hong Kong segera setelah berbicara kepada panel Kongres AS melalui panggilan video. Aktivis itu mengatakan dia sadar berbicara dengan anggota parlemen AS di Washington tentang undang-undang keamanan nasional akan membuatnya diincar.

Law juga menolak kritikan yang menuduhnya telah meninggalkan rekan-rekan aktivis pro demokrasi dengan pergi dari Hong Kong, mengatakan bahwa mereka memahami perlunya seseorang dengan profil internasional untuk berbicara untuk Hong Kong di panggung global.

Senat AS mengesahkan Undang-undang Otonomi Hong Kong yang akan menjatuhkan sanksi pada perusahaan dan individu yang membantu Cina membatasi otonomi Hong Kong. Undang-undang ini akan diserahkan kepada Presiden AS Donald Trump untuk diteken sebelum diberlakukan.

Pada hari Rabu, pejabat tinggi Hong Kong, Kepala Eksekutif Carrie Lam, merespons kritik internasional dengan mengatakan UU Keamanan Nasional Hong Kong diperlukan untuk mengakhiri kekerasan dan kekacauan.

Para pengkritik mengatakan undang-undang tersebut telah melucuti otonomi Hong Kong dan kebebasan sipil dan sosialnya.

Law memuji keberanian warga Hong Kong yang tetap menggelar protes setelah undang-undang keamanan diterapkan pada Rabu, meski tahu akan berhadapan dengan kekuatan polisi yang lebih keras.

Law mengatakan banyak kalangan pebisnis dan profesional yang ia kenal juga mempertimbangkan meninggalkan Hong Kong karena UU Keamanan Nasional Hong Kong menciptakan rasa tidak aman, dan pada dasarnya akan membahayakan kebebasan berpendapat dan informasi yang menjadi landasan kemakmuran Hong Kong.