Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyampaikan pernyataan tentang paket bantuan ekonomi virus Corona menjelang pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat di Capitol Hill di Washington, AS, 13 Maret 2020. [REUTERS / Yuri Gripas]
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakat Amerika meloloskan legislasi sanksi untuk bank manapun yang melakukan transaksi bisnis dengan pejabat Cina. Hal tersebut menyusul diloloskannya UU Keamanan Nasional Hong Kong dua hari lalu oleh Parlemen Cina.
"UU Keamanan Nasional Hong Kong sangatlah brutal, menyerang warga-warga Hong Kong serta kemerdekaan yang dijanjikan kepada mereka," ujar Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 2 Juli 2020.
Legislasi tersebut disepakati secara mufakat di Parlemen Amerika. Hal itu menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap UU Keamanan Nasional Hong Kong bersifat menyeluruh di Amerika, tanpa perbedaan pendapat antara Republikan dan Demokrat.
Walau telah lolos di Parlemen AS, legislasi tersebut tetap harus dibawa dulu ke Senat. Setelah disepakati di Senat, baru kemudian legislasi di bawah ke Presiden Amerika untuk dimintakan persetujuan.
Kekhawatiran Amerika sendiri, soal UU Keamanan Nasional, adalah regulasi itu akan menghapus otonomi Hong Kong. Sebab, Cina yang akan memegang kendali atas apa yang dianggap ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, dikhawatirkan juga akan mematikan prinsip satu negara dua sistem yang selama ini dianut salah satu pusat bisnis di Asia itu.
Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, berkata bahwa Amerika akun terus memberikan hukuman terhadap Cina atas situasi di Hong Kong. Fokus Amerika kali ini adalah memastikan Hong Kong kehilangan status istimewanya yang diharapkan akan merugikan Cina.
Beberapa langkah yang sudah dilakukan Amerika untuk menghukum Cina, sejauh ini, adalah menahan ekspor perlengkapan pertahanan serta membatasi akses Hong Kong terhadap produk berteknologi tinggi.
