TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan menolak panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan ini di tengah rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan oleh Israel.

Mahmoud Abbas juga mengancam akan mengumpulkan senjata dari pasukan keamanan Otoritas Palestina dan menyerahkannya ke IDF jika Israel bergerak maju dengan rencananya untuk mencaplok Tepi Barat.

Dikutip dari Times of Israel, 28 Juni 2020, lembaga penyiaran publik Kann melaporkan Sabtu kemarin bahwa perwakilan CIA bertemu minggu ini di Ramallah dengan para pejabat Palestina untuk meyakinkan mereka agar membuka dialog dengan Gedung Putih, tentang rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump. Menurut laporan itu upaya ini tidak berhasil. Sekitar seminggu terakhir ini, Pompeo menelepon Abbas tetapi dia menolak menerima panggilan itu, menurut laporan itu.

Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah memboikot pemerintahan Trump sejak presiden AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017, dan telah menolak rencana perdamaiannya yang menetapkan sekitar 30 persen Tepi Barat untuk Israel dan sisanya untuk calon negara Palestina.

Pada hari Jumat, Channel 12 melaporkan bahwa Israel telah menyampaikan pesan kepada Abbas bahwa mereka mengurangi rencana aneksasinya, yakni tidak akan mencaplok Lembah Yordan dan aneksasi akan dibatasi hanya pada dua atau tiga blok permukiman, mengutip seorang pejabat senior di Ramallah.

Pejabat itu mengatakan kepada Channel 12 bahwa pesan itu disampaikan melalui Yordania, setelah kepala Mossad Yossi Cohen melaporkan pertemuan tentang masalah tersebut dengan Raja Abdullah minggu ini.

Pejabat itu mengatakan tidak ada rincian spesifik yang diberikan pada permukiman yang akan dianeksasi, tetapi mengatakan implikasinya adalah sejumlah kecil blok. Ada tiga blok permukiman utama, yakni Ma'ale Adumim (di sebelah timur Yerusalem), Blok Etzion (di selatan ibukota) dan Ariel (di jantung Tepi Barat, barat daya Nablus), yang semuanya sudah lama diduduki Israel. Ini mengindikasikan Israel akan berusaha mempertahankan rencana aneksasi apapun kesepakatan yang dirundingkan dengan Palestina.

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjabat tangan setelah pidato Trump di Museum Israel di Yerusalem 23 Mei 2017. [REUTERS / Ronen Zvulun / File Foto]

Menurut Channel 12, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi mengatakan bahwa Israel tidak mungkin mencaplok Lembah Yordan di bawah rencana perdamaian pemerintahan Trump.

Laporan Selasa malam juga mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berharap mendapat persetujuan Gedung Putih untuk tahap pertama aneksasi yang akan mencakup tidak hanya satu atau lebih dari blok permukiman besar seperti Ma'ale Adumim, Ariel atau Blok Etzion, tetapi juga satu atau lebih permukiman yang relatif "terisolasi", dan jauh lebih dalam di Tepi Barat. Ini juga mengindikasikan bahwa permukiman yang terisolasi itu juga tidak akan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Rencana tahap kedua dari aneksasi akan lebih luas sesuai dengan janji Netanyahu untuk memperluas kedaulatan Israel ke seluruh 132 pemukiman dan Lembah Yordan.

Sebuah laporan pada hari Kamis dari Channel 12 mengatakan para kepala keamanan terpecah belah tentang kemungkinan konsekuensi aneksasi, dengan para kepala militer dan Mossad berselisih mengenai apakah langkah itu akan menimbulkan kekerasan signifikan Palestina atau tidak.

Sayap perlawanan Palestina di Gaza, Hamas, mengatakan pada Kamis bahwa aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan adalah deklarasi perang Israel terhadap rakyat Palestina.

"Rencana Israel adalah pencurian tanah Palestina terbesar dalam beberapa dasawarsa," kata juru bicara brigade Hamas Izzadin al-Qassam, Abu Obeidam, dikutip dari Jerusalem Post.

Tekanan internasional semakin meningkat setelah Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal proses aneksasi Tepi Barat dan mendesak Israel membatalkan niatnya.

Tidak jelas apakah Israel akan melanjutkan pencaplokannya pada 1 Juli, karena Amerika Serikat masih mempertimbangkan apakah akan memberi restu atau tidak. Tiga hari diskusi Gedung Putih mengenai aneksasi Tepi Barat pada minggu ini berakhir tanpa keputusan final.