TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin negara ASEAN bersuara bulat menyatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS menjadi dasar hak berdaulat untuk menolak klaim Cina atas hampir seluruh perairan di Laut Cina Selatan.

Pernyataan bersama 10 pemimpin negara ASEAN disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN secara online hari Jumat, 27 Juni 2020. Vietnam menjadi tuan rumah KTT ASEAN.

Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan yang membacakan pernyataan bersama 10 pemimpin ASEAN disebut sebagai pernyataan paling keras ASEAN untuk menanggapi Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.

"Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 merupakan dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yuridiksi, dan kepentingan legitimasi atas zoma maritim," ujar para pemimpin ASEAN dalam pernyataan sebagaimana dilaporkan South China Morning Post.

UNCLOS 1982 mendefinisikan hak negara untuk perairan laut dunia dan zona eksklusif ekonomi di mana negara-negara yang memiliki perairan laut diberi hak untuk secara eksklusif menangkap ikan dan sumber daya bahan bakar.

UNCLOS juga membuat kerangka hukum untuk semua aktivitas di samudera dan laut yang harus dilaksanakan.

Pejabat Cina tidak segera menanggapi pernyataan semua pemimpin ASEAN.

Cina semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir untuk mengklaim perairan strategis yang dinamakan nine-dash line yang tumpang tindih dengan perairan dan wilayah yang diklaim anggota ASEAN yakni Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei.

Pengadilan Arbitrasi Internasional pada Juli 2016 memutuskan klaim histori Cina terhadap perairan Laut Cina Selatan ditolak.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cina dalam tekanan atas klaim negara-negara dalam sengketa perairan Laut Cina Selatan. Vietnam, misalnya meluncurkan protes setelah kapal penjaga pantai Cina menenggelamkan delapan nelayan Vietnam di Pulau Paracel.

Filipina mendukung Vietnam dalam sengketa di Pulau Paracel di Laut Cina Selatan dengan memprotes distrik baru yang diumumkan Cina.