TEMPO.CO, Jakarta - Pada Sabtu malam Cina telah merilis cetak biru UU Keamanan Nasional Hong Kong yang kontroversial, yang disebut kritikus dan aktivis mengancam semi-otonomi Hong Kong serta kebebasan sipil.

Di bawah rancangan undang-undang, Beijing akan dapat mengesampingkan sistem hukum independen Hong Kong dan para pejabat Cina daratan akan mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong, yang semakin mengikis otonomi kota.

Rancangan itu, yang sedang ditinjau oleh badan legislatif tinggi Cina, memungkinkan pejabat tinggi Hong Kong untuk memilih sendiri hakim dalam kasus keamanan nasional, menurut kantor berita Xinhua yang dikelola negara, dikutip dari CNN, 21 Juni 2020. Ketentuan ini diklaim membahayakan peradilan independen yang berharga di Hong Kong.

Dikuti dari Reuters, rancangan undang-undang bertujuan untuk mengatasi separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing. Belum jelas kegiatan apa yang merupakan kejahatan seperti itu dan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Kekuatan interpretasi untuk undang-undang keamanan adalah milik badan pembuat keputusan utama parlemen Cina, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Ini berarti Beijing akan memiliki keputusan akhir tentang bagaimana hukum harus ditafsirkan.

Ketentuan dalam hukum keamanan akan menggantikan undang-undang Hong Kong yang ada jika ada konflik ganda.

Legislator menghadiri pertemuan dewan untuk membahas RUU lagu kebangsaan kontroversial di Hong Kong, Cina 4 Juni 2020. Plakat bertuliskan, "Jangan pernah lupa 4 Juni", "Tekad rakyat tak terbendung" dan "Kami tidak akan dikalahkan". Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah pihak berwenang Cina memberi lampu hijau untuk bergerak maju dengan undang-undang keamanan nasional, yang mana Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada, serta kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional, katakan akan mengikis kebebasan di pusat keuangan global. [REUTERS / Tyrone Siu]

Kantor keamanan nasional di Hong Kong akan bertugas untuk "mengawasi, membimbing, dan mendukung" pemerintah daerah dalam menjaga keamanan nasional. Kantor keamanan akan mengumpulkan intelijen dan menangani kejahatan.

Sementara itu, otoritas Hong Kong akan bertanggung jawab atas sebagian besar kasus kriminal yang berkaitan dengan keamanan nasional, kantor dan badan-badan keamanan negara Cina daratan lainnya akan dapat menggunakan yurisdiksi atas "sejumlah kecil" kasus. Tidak ada pedoman yang diterbitkan untuk menentukan kasus mana yang ditangani oleh Beijing.

Hong Kong akan membentuk dewan keamanan nasional setempat untuk menegakkan undang-undang, dipimpin oleh kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan diawasi dan dipandu oleh komisi pemerintah pusat yang baru dibentuk oleh Beijing. Seorang penasihat Cina daratan juga akan duduk di badan Hong Kong yang baru.

Polisi baru dan unit penuntutan akan dibentuk untuk menyelidiki dan menegakkan hukum, didukung oleh petugas keamanan dan intelijen daratan yang dikerahkan ke komisi baru Beijing.

Kepala eksekutif Hong Kong akan memiliki wewenang untuk menunjuk hakim untuk mendengarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional. Saat ini hakim senior mengalokasikan daftar nama peradilan melalui sistem peradilan independen Hong Kong.

Penduduk Hong Kong yang mencalonkan diri untuk pemilu atau bekerja untuk pemerintah harus bersumpah setia pada hukum dasar, mini-konstitusi kota, dan ke Hong Kong.

Kantor berita resmi negara Xinhua mengatakan UU Keamanan Nasional Hong Kong akan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dan berkumpul, tanpa memberikan perincian bagaimana perlindungan ditegakkan.