Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika menuntut mantan penasehat keamanan nasional, John Bolton. Dikutip dari kantor berita Reuters, penuntutan tersebut untuk mencegah John Bolton menerbitkan bukunya yang diklaim memuat skandal Presiden Donald Trump di Ukraina. Buku itu berjudul The Room Where It Happened: A White House Memoir.
"Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih telah menegaskan bahwa manuskrip buku Bolton memuat sejumlah hal terkait rahasia keamanan negara," ujar dewan tersebut dalam pernyataan persnya, Rabu, 17 Juni 2020.
Diberitakan sebelumnya, ketika Donald Trump hendak dimakzulkan, buku John Bolton menjadi salah satu amunisi kubu Demokrat untuk melengserkannya. Buku tersebut diketahui memuat perintah Trump soal penahanan bantuan militer ke Ukraina.
Dalam proses pemakzulan, Trump disebut telah menahan bantuan militer tersebut untuk kepentingan politiknya. Ia meminta Ukraina mematai-matai dan menginvestigasi peran Joe Biden di perusahaan gas Burisma. Trump menyakini calon presiden dari Demokrat tersebut telah melakukan praktik korupsi. Jika Ukraina melakukannya, maka bantuan diaktifkan kembali.
Demokrat sempat mencoba menghadirkan John Bolton sebagai saksi di sidang pemakzulan Trump. Namun, jumlah Republikan yang dominan di Kongres Amerika menghalangi hal tersebut. Padahal, John Bolton sudah bersedia menjadi saksi untuk mengungkap peran Trump di Ukraina.
Dewan Keamanan Nasional berkata, jika sampai keterangan John Bolton di buku tersebut tersebar luas, dampaknya bisa berbahaya bagi keamanan Amerika. Itu lah kenapa, kata mereka, penuntutan dilakukan agar Bolton tak semakin membahayakan Amerika.
Jaksa Agung William Barr menambahkan bahwa Kementerian Hukum tengah mencoba membujuk John Bolton untuk merevisi bukunya. Ia berharap John Bolton kooperatif dan mau menghapus bagian-bagian yang dirasa sensitif.
Menanggapi tuntutan Dewan Keamanan Nasional, pengacara John Bolton, Charles Cooper, mengkonfirmasi telah menerima pemberitahuannya. Respon, kata ia, akan diambil sesegera mungkin.
Secara terpisah, penerbit buku John Bolton, Simon and Schuster, menyebut tuntutan Dewan Keamanan Nasional adalah langkah pembungkaman dari Trump. Padahal, menurut mereka, buku yang akan terbit 23 Juni itu sudah memenuhi semua tahap pre-publikasi.
