Sekolah Kaget Boris Johnson Siapkan Paket Kejar Tanpa Konsultasi

Minggu, 14 Juni 2020 10:49 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama pidato kenegaraan yang direkam dari Downing Street No 10 tentang pelonggaran lockdown selama virus corona di London, Inggris, 10 Mei 2020. [Andrew Parsons / No 10 Downing Street / Handout melalui REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Terdesak untuk segera mengambil keputusan soal kelanjutan kegiatan belajar mengajar di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengambil keputusan mengejutkan. Bersama Menteri Pendidikan Gavin Williamson, Boris Johnson menyatakan bahwa akan ada paket khusus untuk siswa-siswa yang tidak mampu mengambil kelas jarak jauh selama pandemi virus Corona (COVID-19).

Boris Johnson mengatakan, paket kejar ketinggalan tersebut akan digelar sepanjang libur musim panas. Wujudnya masih disusun, namun akan berupa kerjasama dengan organisasi-organisasi pendidikan. Boris Johnson berjanji akan segera memberikan perkembangan terbaru dalam waktu dekat.

"Kita akan membantu mereka yang ketinggalan kelas sepanjang libur musim panas. Pengumuman lebih lanjut akan disampaikan pekan depan," ujar Boris Johnson pada Sabtu kemarin, waktu Inggris, yang dikutip dari The Guardian, Minggu, 14 Juni 2020.

Paket yang disiapkan Boris Johnson direspon negatif berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah hingga serikat guru. Mereka berkata, Boris Johnson membuat keputusan tanpa berkonsultasi dahulu dengan mereka. Alhasil, mereka tidak tahu bagaimana harus merespon pernyataan Boris Johnson tersebut.

Salah satu keluhan datang dari Serikat Pendidikan Nasional (NEU). Sekretaris Jenderal NEU, Mary Bousted, berkata bahwa pernyataan Boris Johnson terlalu dadakan. Untuk bisa membuat kelas paket mengejar ketinggalan, kata Bousted, maka dibutuhkan guru atau sukarelawan yang siap membantu juga. Permasalahannya, musim panas sudah di depan mata dan belum tentu ada jumlah tutor yang memadai.

"Saya menduga pasti banyak guru yang kebingungan saat ini, mencoba untuk membuat rencana belajar mengajar yang masuk akal dalam waktu dekat," ujar Bousted.

"Johnson dan Williamson terlalu berharap bahwa pembatasan sosial akan berakhir saat ini sehingga sekolah-sekolah sudah bisa dibuka. Hal itu jelas tidak realistis," ujar Bousted menambahkan.

Keluhan senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Sekolah Geoff Barton. Barton berkata, permintaan Boris Johnson sangatlah berat untuk diwujudkan. Faktor logistik, program, dan tenaga kerja menjadi kekhawatiran. Apalagi, semua itu harus disusun dengan memperhatikan pembatasan sosial virus Corona (COVID-19).

ISTMAN MP | THE GUARDIAN

Berita terkait

Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

1 jam lalu

Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

Cradle of Filth tak hanya sebuah band metal, mereka simbol keberanian untuk mengekspresikan ketidaknyamanan, kegelapan, dan imajinasi lintas batas.

Baca Selengkapnya

Inggris akan Bangun Tugu Peringatan bagi Tentara Muslim Pahlawan Perang Dunia

11 jam lalu

Inggris akan Bangun Tugu Peringatan bagi Tentara Muslim Pahlawan Perang Dunia

Inggris membangun tugu peringatan perang untuk jutaan tentara Muslim yang bertugas bersama pasukan Inggris dan Persemakmuran selama dua perang dunia

Baca Selengkapnya

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

1 hari lalu

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

Dampak dari diloloskannya RUU Safety of Rwanda telah membuat Irlandia kebanjiran imigran yang ingin meminta suaka.

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

2 hari lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

Raja Charles III Siap Kembali Bertugas

2 hari lalu

Raja Charles III Siap Kembali Bertugas

Raja Charles III sudah mendapat izin dari tim dokter untuk kembali bertugas setelah menjalani pengobatan kanker.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

3 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

4 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Mengintip The Black Dog, Pub yang Disebut Taylor Swift dalam Album Barunya

6 hari lalu

Mengintip The Black Dog, Pub yang Disebut Taylor Swift dalam Album Barunya

The Black Dog, pub di London mendadak ramai dikunjungi Swifties, setelah Taylor Swift merilis album barunya

Baca Selengkapnya