TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Irak dan Amerika Serikat sepakat untuk menarik pasukan AS dari Irak, namun tidak memberikan rincian waktu kapan keberangkatan dieksekusi.

Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi pada Jumat mengatakan Dialog Strategis AS-Irak telah menerima keputusan parlemen Irak tentang penarikan pasukan AS, menurut laporan kantor berita INA tanpa rincian lebih lanjut, dikutip dari Reuters, 12 Juni 2020.

Awal tahun ini Parlemen Irak telah sepakat untuk mengeluarkan pasukan asing dari Irak. Pasukan AS dan pasukan koalisi lainnya telah pergi sebagai bagian dari penarikan.

Tidak jelas apakah penarikan pasukan termasuk instruktur militer atau mereka tetap di Irak.

Juga tidak diketahui kapan penarikan pasukan AS dilakukan, namun dalam pernyataan bersama yang dilaporkan Arab News, penarikan pasukan kemungkinan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam pernyataan bersama mengenai Dialog Strategis AS-Irak, Washington mengatakan akan terus mengurangi pasukan dan membahas bersama pemerintah Irak terkait status pasukan yang tersisa. Washington juga menekankan pihaknya tidak akan membangun pangkalan permanen atau kehadiran militer permanen di Irak.

Amerika Serikat juga membahas menyediakan penasihat ekonomi yang akan bekerjasama dengan pemerintah Irak, untuk membantu memajukan dukungan internasional bagi upaya reformasi Irak karena dampak pandemi virus corona dan penurunan harga minyak.

Ribuan orang di Irak berkabung atas kematian pemimpin pasukan elit Iran, Jenderal Qassem Soleimani pada Sabtu, 4 Januari 2020. [ZBC NEWS]

Koalisi militer pimpinan-AS telah berada di bawah tekanan untuk menarik pasukan dari Irak sejak Januari, ketika keputusan Presiden Trump untuk membunuh jenderal senior Iran Qassem Soleimani di Baghdad mendorong seruan dari anggota parlemen Irak untuk mengakhiri kehadiran pasukan Amerika. Pasukan AS ditempatkan di Irak sebagai bagian dari upaya untuk mengalahkan kelompok ISIS, menurut The Washington Post.

Pembunuhan Soleimani oleh pesawat tak berawak Amerika di wilayah Irak telah menjerumuskan hubungan AS-Irak ke titik terendah dalam beberapa tahun. Namun, hubungan telah membaik sejak pemilihan bulan lalu yang memilih Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi. Sebagai mantan kepala intelijen Irak, Kadhimi memiliki hubungan baik dengan para pejabat AS tetapi menekankan keinginannya untuk merebut kembali kedaulatan dari kekuatan asing.

"Prinsip utama dalam dialog ini adalah mengutamakan kedaulatan Irak," katanya dalam konferensi pers pada Kamis. "Kami tidak ingin Irak menjadi arena konflik. Kami ingin Baghdad menjadi kota damai."

Tujuh belas tahun setelah invasi yang dipimpin AS ke Irak, negara itu menghadapi krisis di berbagai bidang. Runtuhnya harga minyak global telah mempercepat risiko bencana ekonomi, yang diwarnai protes karena kegagalan pemerintah setelah jumlah kasus virus corona Irak meningkat, dan Irak masih menjadi medan utama bagi perang proksi antara Amerika Serikat dan Iran.