Orang-orang memegang slogan ketika mereka berkumpul selama protes terhadap ketidaksetaraan rasial setelah kematian George Floyd, di depan di Grand Army Plaza di wilayah Brooklyn di kota New York City, New York, AS 7 Juni , 2020. [REUTERS / Eduardo Munoz]
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota kongres Amerika tidak mendukung rencana pembongkaran Kepolisian, oleh pemerintah kota maupun negara bagian, terkait kasus George Floyd. Beberapa politisi menganggap hal tersebut berlebihan.
Salah satunya yang menentang rencana pembongkaran tersebut adalah Senator New Jersey, Cory Booker, dari Partai Demokrat. Ia mengatakan bahwa membongkar Kepolisian, termasuk memangkas anggaran mereka secara dramatis, tidak akan menyelesaikan masalah.
"Saya bisa memahami sentimen demonstran (terhadap Kepolisian). Di satu sisi, jumlah polisi di Amerika juga terlalu banyak," ujar Booker sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 8 Juni 2020.
Hal senada disampaikan Kepala Kaukus Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, dari New York. Ia tidak mendukung pemangkasan anggaran Kepolisian secara menyeluruh. "Kamu harus melihat masalah di Kepolisian secara kasus per kasus," ujar Jeffries.
Anggota parlemen dari California, Karen Bass, memberikan tanggapan yang lebih selektif. Ia menentang pembongkaran Kepolisian, namun mendukung evaluasi besar anggaran.
"Saya merasa pembongkaran Kepolisian tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, kita bisa mengatur ulang anggaran mereka dan mengalihkannya ke komunitas," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Amerika tengah diramaikan dengan kasus kematian George Floyd. Floyd adalah warga kulit hitam di Minneapolis, Minnesota yang meninggal setelah kepolisian setempat menindih lehernya dengan lutut.
Kasus tersebut memicu unjuk rasa di berbagai kota Amerika. Hingga berita ini ditulis, unjuk rasa sudah berlangsung lebih dari sepekan. Beberapa di antaranya berujung kerusuhan dan penjarahan di mana warga bertarung dengan aparat keamanan. Di sisi lain, kematian Floyd juga mendorong rencana reformasi Kepolisian.
Beberapa pemerintah kota menginginkan pembongkaran Kepolisian, diikuti dengan pemangkasan anggaran. Anggaran yang dipangkas kemudian dialihkan ke pelayanan masyarakat, terutama komunitas kulit hitam dan pemuda.
