Bagaimana Sistem Pelacakan Covid-19 Inggris Bekerja?

Kamis, 28 Mei 2020 19:00 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama pidato kenegaraan yang direkam dari Downing Street No 10 tentang pelonggaran lockdown selama virus corona di London, Inggris, 10 Mei 2020. [Andrew Parsons / No 10 Downing Street / Handout melalui REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris mulai meluncurkan sistem pelacakan Covid-19 yang disebut NHS Test and Trace pada Kamis sebagai strategi pelonggaran lockdown virus corona.

Boris Johnson mengatakan sistem ini akan memungkinkan secara bertahap mengeluarkan 66 juta orang dari lockdown, sementara Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara menjalankan sistem pelacakan versi mereka sendiri.

Bagaimana proses pelacakan Covid-19 Inggris?

Jika ada individu yang menduga terinfeksi virus, terduga dapat memesan tes dengan menekan 119 atau mengunjungi NHS.uk/coronavirus, seperti dikutip dari Sky News, 28 Mei 2020.

Jika tes individu kembali positif, maka terduga akan diminta untuk memberikan perincian tentang orang-orang yang pernah berkontak fisik.

Itu berarti didefinisikan sebagai orang yang berada dalam jarak dua meter selama lebih dari 15 menit tanpa peralatan pelindung.

Orang-orang yang telah melakukan kontak dekat dengan individu akan dihubungi oleh NHS Test and Trace dan disuruh mengisolasi diri selama 14 hari, bahkan jika mereka tidak menunjukkan gejala.

Advertising
Advertising

Skema ini berbeda dari aplikasi pelacakan kontak yang saat ini sedang diuji di Isle of Wight, yang juga mengidentifikasi orang yang tidak dikenal oleh seseorang yang dites positif.

Sementara orang tanpa gejala akan disuruh mengisolasi diri, aturan yang ada akan tetap berlaku, artinya siapa pun yang mengalami gejala harus mengisolasi diri selama tujuh hari bersama anggota rumah tangga mereka selama 14 hari.

Berapa banyak orang yang terlibat dalam menjalankan sistem?

Sekitar 50.000 personel terdiri dari gabungan staf penguji dan pelacak kontak, termasuk sekitar 7.000 dokter. Mereka akan mulai menghubungi orang-orang dari jam 9 pagi pada hari Kamis, dimulai dengan orang-orang yang menerima tes positif sehari sebelumnya.

Berapa lama orang perlu menunggu hasil tes?

Pemerintah belum memberikan perincian tentang ini, tetapi tidak mengharapkan semua hasil akan dikonfirmasi dalam waktu 24 jam.

Para ahli telah menyuarakan keprihatinan tentang hal ini, mengatakan orang yang secara tidak sadar memiliki virus corona dapat terus menginfeksi orang lain sebelum menerima hasil mereka.

Para pejabat mengatakan mereka malah fokus pada proses dari awal hingga selesai, dari tes yang diperintahkan hingga kontak yang dilacak.

Jika individu dihubungi oleh NHS, apakah seluruh anggota rumah tangga perlu mengisolasi diri?

Tidak. Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan pada hari Rabu bahwa "jika Anda telah dihubungi oleh NHS dan Anda diperintahkan untuk mengisolasi diri, anggota rumah tangga Anda tidak perlu mengisolasi diri, mereka dapat melanjutkan kehidupan normal mereka".

Ini berbeda dari pedoman pemerintah yang menyatakan bahwa jika individu tinggal dengan seseorang yang menunjukkan gejala coronavirus, individu itu dan semua orang di rumah perlu mengisolasi selama 14 hari.

Bagaimana sistem akan ditegakkan?

Awalnya sistem akan bergantung pada orang yang memilih untuk mengikuti panduan jika mereka diminta untuk mengisolasi diri mereka sendiri.

Tetapi Hancock mengatakan bahwa jika sistem kepatuhan sukarela gagal, pemerintah dapat mengamanatkannya dengan menerapkan sanksi. Langkah-langkah yang lebih keras ini dapat menghasilkan pemeriksaan dan denda di tempa- meskipun tingkat seberapa jauh wewenang polisi belum jelas.

Hancock mengatakan itu adalah tugas sipil setiap orang untuk mengisolasi diri jika mereka diminta.

Inggris, yang memiliki angka kematian tertinggi kedua virus corona di dunia, meninggalkan strategi tes massal dan pelacakan pada Maret ketika virus mulai menyebar secara masif dan tidak mampu menguji warga secara massal.

Inggris siap untuk membuka kembali toko-toko dan sekolah-sekolah ritel yang non esensial dan pelacakan kontak Covid-19 akan diterapkan kepada jutaan warga.

Tetapi perselisihan mengenai Dominic Cummings telah membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap strategi pemerintah, dengan banyak orang yang kecewa karena seorang pejabat senior melanggar lockdown ketika pemerintah berulang kali mengatakan warga untuk tinggal di rumah.

Dikutip dari Reuters, penasihat khusus perdana menteri Boris Johsnson, Dominic Cummings, kepergok telah melakukan perjalanan liburan 400 km pada bulan Maret dengan putranya yang berusia empat tahun dan istrinya.

Cummings mengatakan dia telah bertindak wajar dan tidak melanggar aturan lockdown. Tetapi YouGov menemukan 71% orang Inggris percaya Dominic Cummings telah melanggar aturan lockdown virus corona dan 59% berpikir dia harus mengundurkan diri.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

22 detik lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

5 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

11 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

14 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

1 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

2 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

2 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

2 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

3 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya