TEMPO.CO, Jakarta - Cina mendapat reaksi keras ketika merencanakan pembuatan Undang-undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Beberapa yang mengkritik keras adalah Amerika serta penggiat demokrasi di Hong Kong itu sendiri. Apa sebenarnya UU Keamanan Nasional Hong Kong? Kenapa aturan itu menimbulkan reaksi keras? Berikut beberapa detil soal UU Keamanan Nasional Hong Kong yang dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 23 Mei 2020.

1. Dipicu Unjuk Rasa Hong Kong
Unjuk rasa anti-pemerintah yang telah berlangsung berbulan-bulan di Hong Kong adalah pemicu utama diusulkannya UU Keamanan Nasional Hong Kong. Unjuk rasa itu sendiri, pada intinya, mempermasalahkan regulasi ekstradisi ke Cina yang dikhawatirkan akan memperkuat pengaruh Cina ke Hong Kong. Di sisi lain, ada ketakutan hal itu akan membuka kemungkinan terjadinya pengadilan yang timpang.

Bulan lalu, Perwakilan Cina di Hong Kong, Luo Huining, mengatakan bahwa pemerintahnya tidak bisa menunggu lebih lama perihal pengendalian unjuk rasa itu. Kepada Pemerintah Hong Kong, mereka menegaskan bahwa UU Keamanan Nasional dibutuhkan agar unjuk rasa tak berlarut-larut. Adapun hal yang akan diatur meliputi pengkhianatan, kudeta, subversi, serta hasutan.

2.Dianggap Mengancam Kebebasan Berpendapat
Mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Konstitusi Hongkong, pemerintah setempat diwajibkan untuk membuat aturan yang pada intinya mencegah pengkhianatan, kudeta, hasutan, dan subversi kepada Pemerintah Cina. Pada tahun 2003, Pemerintah Hong Kong sempat mencoba merumuskan aturan tersebut, namun gagal karena ditentang warga.

Setelah 17 tahun berlalu, Cina memutuskan untuk turun tangan sendiri membuat aturan tersebut. Merasa Hong Kong merupakan bagian dari Cina, negeri tirai bambu tersebut merasa berhak untuk mengambil alih pembuatan regulasi. Dari situ, muncul rencana pembuatan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Sulitnya kebebasan berpendapat di Cina membuat publik khawatir perihal apa yang akan terjadi jika Cina yang mengatur langsung unsur-unsur "pengkhianatan, kudeta, subversi, dan hasutan" tersebut. Penggiat demokrasi memprediksi Cina akan menekan segala bentuk pendapat atau gerakan yang mendorong demokrasi untuk Hong Kong.

3.Ditargetkan Beres Bulan Juni
Parlemen Cina dijadwalkan menyelesaikan rancangan UU Keamanan Nasional Hong Kong pada Kamis pekan depan, hari terakhir dari sidang tahunan parlemen. Setelah itu, rancangan akan difinalisasi pada bulan Juni untuk menegaskan kendali Cina atas keamanan nasional Hong Kong.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam bersumpah untuk sepenuhnya kooperatif terhadap aturan baru tersebut. Ia berkata, Hong Kong akan membantu agar legislasi itu bisa segera diselesaikan untuk melepas tanggung jawab atas keamanan Hong Kong ke Cina.

Penggiat demokrasi dan hak asasi manusia berencana menggagalkan finalisasi UU Keamanan Nasional itu. Mereka tidak ingin sistem "Satu Negara, Dua Sistem" yang berlaku untuk Hong Kong pada akhirnya berubah menjadi "Satu Negara, Satu Sistem".

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA