Parlemen Amerika Surati Trump Soal Serangan ke WHO

Jumat, 24 April 2020 09:00 WIB

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal WHO [BUSINESS INSIDER]

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Demokrat di Parlemen Amerika menyurati Presiden Donald Trump terkait 'serangannya' ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhir-akhir ini. Dalam suratnya, mereka menuduh Trump sengaja mengkambinghitamkan WHO atas pandemi virus Corona untuk tujuan politis.

"Serangan ke WHO patut diduga sebagai upaya (pemerintahan Trump) untuk mengalihkan perhatian dari buruknya penanganan serta respon politik terhadap pandemi virus Corona," ujar fraksi Partai Demokrat dalam suratnya sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 23 April 2020.

Tidak hanya mengkriitik, kubu Demokrat juga meminta Trump untuk segera mengaktifkan kembali donasi untuk WHO. Sebab, menurut mereka, dana tersebut berperan besar dalam penanganan virus Corona secara global.

Sebagaimana diberitakan pekan lalu, Trump memutuskan untuk menahan donasi ke WHO karena merasa tidak puas dengan kinerja mereka. Selain itu, Trump juga merasa WHO bersikap bias terhadap China, membantu mereka menutup-nutupi kesalahan penanganan virus Corona, tak terkecuali soal asal usulnya. Dana yang ditahan, besarnya, US$400 juta.

"Kebijakan tersebut benar-benar tidak masuk akal," ujar kubu Demokrat dalam suratnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, malah mengancam tidak akan pernah mendanai WHO lagi. Sebab, menurutnya, sia-sia tetap memberikan donasi ke WHO apabila organisasi tersebut tidak membenahi penanganan pandeminya.

Amerika, kata Pompeo, menuntut perubahan yang besar dan fundamental. Jika perubahan tersebut salah satunya adalah mengganti Dirjen WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pompeo menyatakan Amerika tidak akan keberatan. Menurutnya, Ghebreyesus juga tidak bekerja maksimal.

"Saya rasa kita perlu benar-benar melihat bagaimana cara WHO bekerja dan apa hasilnya. Ini bukan pertama kalinya kami (Amerika) berhadapan dengan PBB dalam situasi seperti ini. WHO membutuhkan perbaikan," ujar Pompeo.

Kebijakan Trump perihal donasi ke WHO sebenarnya bisa diveto atau diubah tanpa harus melibatkan Trump. Mengutip Reuters, Konggres Amerika bisa mengubah keputusan Trump karena mereka yang mengawasi dan mengkontrol pengeluaran pemerintah federal.

Untuk bisa mengubah kebijakan Trump, Konggres hanya perlu mengesahkan legislasi yang memberikan kekuatan hukum pada pendanaan ke WHO. Namun, untuk legislasi itu bisa digolkan, maka dukungan dari kubu Demokrat dan Republikan dibutuhkan. Sejauh ini, tidak semua anggota Republikan kesal dengan cara Trump memperlakukan pandemi virus Corona.

Sebagai catatan, Amerika memiliki 849.092 kasus virus Corona (COVID-19) saat ini. Untuk korban meninggal, Amerika mencatatkan 47.681 orang yang diikuti dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 84.050.

ISTMAN MP | REUTERS

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

13 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

1 hari lalu

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

2 hari lalu

Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Selengkapnya

Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

2 hari lalu

Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Herzaky mengatakan Partai Demokrat akan mengutamakan AHY untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

2 hari lalu

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

Partai Demokrat menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

2 hari lalu

Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

Partai Demokrat menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada calon presiden terpilih RI Prabowo, tapi...

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya