TEMPO.CO, Jakarta - May Oo Sen satu dari jutaan pekerja migran di Thailand terdampak pandemik COVID-19 atau virus corona. May pindah dari negara bagian dari Kayin, Myanmar untuk bekerja sebagai petugas cleaning service di Ibu Kota Bangkok, Thailand pada 2009.

Ketika wabah virus corona menyebar, setiap bulan agen pengerah tenaga kerja memotong upah yang dibayarkan oleh klien sampai 80 persen. Kondisi ini membuat May tak punya cukup uang untuk sekadar membeli makanan, membayar sewa dan mengirimkan uang ke kakek-neneknya di kampung.

Warga menjual perhiasannya di sebuah toko emas di Bangkok, Thailand, 16 April 2020. Baik warga maupun karyawan toko emas terlihat memproteksi diri dari penularan virus Corona dengan masker. REUTERS/Jorge Silva

Beberapa klien memiliki anak kecil sehingga mereka waswas pada penularan virus corona yang mematikan. Di Thailand, virus corona telah menewaskan puluhan orang dan menginfeksi ribuan orang.

Ada pula perusahaan yang tak lagi membayar gaji para buruh migran karena gulung tikar.

“Pendapatan saya langsung turun separuhnya, padahal saya harus membayar uang sewa tempat tinggal dan membayar biaya keamanan setiap bulan. Ini bukan hanya terjadi pada saya, tetapi juga pada semua orang ditempat kerja,” kata May, 29 tahun.

Banyak pekerja migran seperti May sekarang ini menghadapi ketidak-pastian masa depan menyusul pandemik virus corona yang masih menyebar. Kendati May masih melayani beberapa klien, dia tak bisa membayangkan hal ini bisa bertahan atau apa yang akan dilakukan jika dia benar-benar menganggur.

Data PBB untuk wilayah Asia Tenggara menyebut, krisis COVID-19 telah menempatkan jutaan pekerja migran menganggur dalam beberapa pekan terakhir. Di Thailand, salah satu tantangan yang dihadapi para pekerja migran adalah kurangnya kebijakan inklusif dari pemerintah untuk meringankan beban mereka dari dampak penyebaran virus corona.

“Kami sangat khawatir pada situasi ini, dimana ribuan migran telah kehilangan mata pencariannya, pekerja migran tidak masuk dalam kategori penerima paket stimulus dan kompensasi yang sudah diumumkan Pemerintah Thailand,” kata Pia Oberoi, Penasehat senior untuk urusan imigran dan HAM PBB wilayah Asia Tenggara.