TEMPO Interaktif, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia mengeluarkan pernyataan negara ini mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Dasar kebijaksanaa ini adalah semboyan: Negara Georgia untuk orang Georgia saja, yang diproklamasikan pada 1989. Waktu itu, menurut siaran kemeterian itu, aksi pembantaian berlangsung di Ossetia Selatan. Orang Ossetia terkena pembunuhan dan pengusiran massal.
Pernyataan ini berkaitan dengan perang Georgia terhadap Ossetia Selatan dan Abkhazia, yang disebut sparatis itu. Pada 1992 di Ossetia Selatan dan 1994 di Abkhazia telah dibentuk pasukan penjaga perdamaian dengan perantaraan Rusia. Langkah tersebut diklaim mendapat dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa dan Organisasi Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE).
Disebutkan, akhir 2003 Mikhail Saakashvili, Presiden Georgia, merampas kekuasaan secara revolusioner dan mengancam Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pada 2004 angkatan bersenjata Georgia masuk zona sengketa Georgia-Ossetia. Disusul pada Agustus mereka menembaki meriam kota Tskhinval.
Pada February 2005 Mikhail Saakashvili menolak semua kesepakatan. Dia memilih penyelisaian di Abkhazia berdasarkan persetujuan gencatan senjata yang ditandatanggani di Moskwa pada 14 Mei 1994.
Menurut Persetujuan ini, di zona sengketa Georgia-Abkhazia ditempatkan aparat pemeliharaan perdamaian bersama. Misi pengamatan PBB bagi Georgia telah juga dibentuk di sana.
Pada 2006 Mikhail Saakashvili memasukkan angkatan bersenjata Georgia ke sebagian wilayah Abkhazia. Dengan langkah ini dia dianggap melanggar persetujuan. Dua pekan lalu, lebih dari 1.400 warga sipil tewas saat pasukan Rusia melancarkan serangan ke wilayah sengketa di South Ossetia, Georgia. Tank dan kendaraan tempur Rusia dikerahkan saat pemberontak South Ossetia digempur pasukan Georgia.
Dari pihak Georgia mengerahkan tak kurang dari 26 ribu pasukan untuk menghadapi serangan militer Rusia. Sekitar 2.000 pasukan Georgia ditarik dari misi di Irak untuk memperkuat pasukan di dalam negeri.
elik s/RIA
Berita terkait
Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional
9 Januari 2024
Menlu Retno membantah pernyataan Anies soal politik luar negeri Indonesia transaksional.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia
11 Desember 2023
Tahun 2045 akan menjadi momentum berharga bagi Indonesia karena akan memperoleh window of opportunity.
Baca SelengkapnyaPidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri
8 November 2023
Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan 4 langkah politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024
29 Oktober 2019
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1. Apa itu?
Baca SelengkapnyaIndonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme
29 Mei 2017
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan masuknya militan ISIS.
Baca SelengkapnyaJK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat
19 April 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menganggap memanasnya situasi di Semenanjung Korea adalah perkara yang rumit.
Baca SelengkapnyaRyamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja
5 Januari 2017
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tak terganggu.
Baca SelengkapnyaBenci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia
5 Januari 2017
Hubungan Indonesia-Australia kerap panas-dingin. Kini, persoalan materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina Indonesia menjadi sorotan.
Baca SelengkapnyaMenlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump
31 Desember 2016
Pemerintah Indonesia masih menunggu kebijakan yang akan dijalankan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.
Baca SelengkapnyaMenlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh
30 November 2016
Retno menjelaskn hubungan itu semakin kuat sejak diimplementasikannya Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA) pada 2014.
Baca Selengkapnya