TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih dan Kongres Amerika Serikat menyepakati RUU paket bantuan virus Corona sebesar US$ 2 triliun atau sekitar Rp 32.800 triliun lebih bagi warga yang terdampak COVID-19.

Paket bantuan ini adalah stimulus ekonomi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern Amerika Serikat.

Menurut laporan New York Times, 25 Maret 2020, para senator dan pejabat Trump mencapai kesepakatan pada Rabu pagi, setelah berjibaku dengan waktu di tengah krisis pandemi.

Undang-undang, yang diharapkan akan diberlakukan dalam beberapa hari, adalah paket stimulus ekonomi terbesar dalam sejarah Amerika modern, yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kritis kepada bisnis yang dipaksa untuk menutup pintu dan bantuan kepada keluarga serta rumah sakit Amerika yang terhuyung-huyung akibat penyebaran penyakit dan gangguan ekonomi yang dihasilkan.

Detail lengkap belum dirilis. Tetapi selama 24 jam terakhir, unsur-unsur proposal menjadi lebih tajam, dengan US$ 250 miliar (Rp 4.102 triliun) disisihkan untuk pembayaran langsung kepada individu dan keluarga, US$ 350 miliar (Rp 5.743 triliun) dalam pinjaman usaha kecil, US$ 250 miliar (Rp 4.102 triliun) dalam tunjangan asuransi pengangguran dan US$ 500 miliar (Rp 8.200 triliun) dalam pinjaman untuk perusahaan yang tertekan, menurut rincian yang dilaporkan CNN.

RUU stimulus juga memiliki ketentuan yang akan memblokir Presiden Donald Trump dan keluarganya, serta pejabat tinggi pemerintah lainnya dan anggota Kongres, dari mendapatkan pinjaman atau investasi dari program Treasury dalam stimulus, menurut kantor pemimpin minoritas Senat dari Demokrat, Chuck Schumer.

Rencana tersebut akan memberikan pemasukan besar-besaran dari bantuan keuangan ke dalam ekonomi yang kesulitan yang dihantam oleh kehilangan pekerjaan, dengan ketentuan untuk membantu pekerja dan keluarga Amerika yang terkena dampak serta usaha kecil dan industri besar termasuk maskapai penerbangan.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin berjalan ke sebuah pertemuan selama negosiasi mengenai paket bantuan penyakit virus Corona (COVID-19) di Capitol Hill di Washington, AS, 24 Maret 2020. [REUTERS / Al Drago]

Larry Kudlow, kepala penasihat ekonomi Presiden Donald Trump, menyebut paket itu sebagai "program bantuan jalan utama tunggal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat" dalam sebuah pengarahan di Gedung Putih pada hari Selasa.

Di bawah rencana yang sedang dinegosiasikan, orang-orang yang berpendapatan kotor US$ 75.000 per tahun (Rp 1,2 miliar) yang disesuaikan atau kurang akan mendapatkan pembayaran langsung masing-masing US$ 1.200 (Rp 19,7 juta) per bulan, dengan pasangan yang menikah berpenghasilan hingga US$ 150.000 (Rp 2,46 miliar) per tahun menerima US$ 2.400 (Rp 39,5 juta) per bulan dan tambahan US$ 500 (Rp 8,2 juta) per setiap anak. Pembayaran akan dikurangi berdasarkan pendapatan, namun bantuan tidak akan diberikan kepada lajang berpenghasilan US$ 99.000 (Rp 1,6 miliar) per tahun dan pasangan tanpa anak berpenghasilan US$ 198.000 (Rp 3,2 miliar) per tahun.

Sementara teks RUU terakhir belum dirilis, beberapa diskusi telah diperdebatkan di balik pintu tertutup selama berhari-hari. Ada perdebatan sengit tentang proposal US$ 500 miliar (Rp 8.221 miliar) untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang tertekan, dengan pinjaman US$ 50 miliar (Rp 822 triliun) untuk maskapai penerbangan sipil. Demokrat berpendapat tidak ada cukup pengawasan tentang bagaimana uang itu akan dibagikan, tetapi pemerintahan Trump setuju untuk dewan pengawas dan penciptaan posisi inspektur jenderal untuk meninjau bagaimana uang itu dibagikan.

Para negosiator juga mendiskusikan pemberian tunjangan pengangguran selama empat bulan, yang diberikan kepada pekerja mandiri. Juga, RUU tersebut akan memastikan Administrasi Bisnis Kecil dapat berfungsi sebagai penjamin untuk pinjaman hingga US$ 10 miliar (Rp 164 triliun) untuk bisnis kecil guna memastikan mereka dapat mempertahankan gaji mereka dan melunasi utang mereka.

Selain itu, RUU ini akan menyediakan sejumlah besar dana untuk rumah sakit yang terkena dampak parah dengan besaran US$ 130 miliar (Rp 2.135 triliun) serta US$ 150 miliar (Rp 2.463 triliun) untuk pemerintah negara bagian dan lokal yang kekurangan uang karena aksi respons mereka terhadap virus Corona.