TEMPO.CO, Jakarta - Senat AS mengesahkan Resolusi Kekuatan Perang atau War Powers Resolution yang membatasi wewenang Presiden Donald Trump berperang dengan Iran pada Kamis kemarin.

Dengan resolusi ini Trump tidak akan bisa mengambil tindakan militer terhadap Iran kecuali Senat mengizinkan.

Menurut laporan CNN, 14 Februari 2020, resolusi lolos dengan suara 55 banding 45. Ada delapan senator Partai Republik mendukungnya: Lamar Alexander dari Tennessee, Todd Young dari Indiana, Mike Lee dari Utah, Lisa Murkowski dari Alaska, Susan Collins dari Maine, Rand Paul dari Kentucky, Bill Cassidy dari Louisiana dan Jerry Moran dari Kansas.

Sebelumnya Trump memperingatkan Senat untuk tidak mengesahkan resolusi pada hari Rabu, dengan menulis di Twitter, "sangat penting bagi keamanan negara kita jika Senat Amerika Serikat tidak memilih Resolusi Kekuatan Perang Iran."

Gedung Putih juga mengeluarkan ancaman veto terhadap Resolusi Kekuatan Perang tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan tentang Iran diapit oleh Kepala Staf Jenderal Angkatan Darat AS James McConville, Chiarman dari Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley dan Wakil Presiden Mike Pence di Foyer Grand di Gedung Putih di Washington, AS, Januari 8, 2020. [REUTERS / Kevin Lamarque]

Tetapi, New York Times melaporkan, langkah Senat sebagian besar merupakan teguran simbolis untuk presiden, karena dukungan untuk tindakan tersebut tidak memenuhi mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk membatalkan veto dari Trump. DPR AS meloloskan langkah serupa bulan lalu dengan pemungutan suara yang melebih suara mayoritas yang diperlukan.

Namun, rupanya sejumlah besar anggota Partai Republik Senat yang geram terhadap pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani, mengesahkan juga resolusi.

"Setelah berpuluh-puluh tahun melepaskan tanggung jawab, di bawah presiden kedua belah partai, inilah saatnya bagi Kongres untuk menanggapinya dengan sangat serius," kata Senator Tim Kaine, Demokrat dari Virginia dan sponsor utama resolusi.

"Kami membutuhkan Kongres yang akan sepenuhnya menghuni kekuasaan Pasal I," tambah Kaine, merujuk pada bagian Konstitusi yang memberikan Kongres kekuatan untuk menyatakan perang. "Itulah yang pantas bagi pasukan kita dan keluarga mereka."

Kaine menyusun resolusi pada awal Januari ketika ketegangan meningkat dengan Iran setelah serangan di Baghdad yang menewaskan Mayjen Qassem Soleimani, jenderal terpenting Iran. Karena tindakan seperti itu harus melalui prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang 1973, Senat yang dikuasai Partai Republik diharuskan untuk mempertimbangkannya.

Dalam briefing dengan tim keamanan nasional Trump setelah serangan terhadap jenderal Iran, anggota parlemen di kedua partai marah karena pemerintah tidak berkonsultasi dengan mereka sebelum operasi. Mereka juga mengeluh bahwa pejabat tinggi dipecat karena mempertanyakan strategi presiden.

Baik Partai Republik dan Demokrat yang mensponsori resolusi bersikeras bahwa tindakan itu tidak dimaksudkan untuk mengekang Trump, tetapi untuk menegaskan kembali hak prerogatif konstitusional Kongres tentang masalah perang. Selama beberapa dekade, pembuat undang-undang di kedua belah pihak telah menyerahkan kekuasaan itu dengan sedikit perlawanan, menundukkan diri ke cabang eksekutif yang semakin tegas.

Trump memandang resolusi itu sebagai penghinaan pribadi, dan sebagai upaya Demokrat untuk mempermalukan Partai Republik.

"Kami melakukan dengan sangat baik dengan Iran dan ini bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan. Jika tangan saya diikat, Iran akan memiliki kesempatan di lapangan. Mengirim sinyal yang sangat buruk," tulis Trump di Twitter.