Sekutu Trump Lobi Senat agar Tolak Saksi Pemakzulan

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Jumat, 24 Januari 2020 14:46 WIB

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts bersumpah pada para senator selama awal prosedural persidangan pemakzulan Presiden AS Donald Trump di Ruang Senat di US Capitol di Washington, AS, 16 Januari 2020. [REUTERS / US TV Senat / Selebaran via Reuters]

TEMPO.CO, Washington - Sekutu politik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melobi sejumlah senator dari Partai Republik agar menolak pemanggilan saksi dalam sidang pemakzulan di Senat.

Upaya ini dilakukan oleh sekutu Trump di Capitol Hill, yang merupakan lokasi gedung Kongres.

“Para penelepon ini juga melibatkan orang-orang terhomat dari negara bagian asal Senator tertentu untuk menelpon,” begitu dilansir CNN pada Kamis, 23 Januari 2020.

Upaya ini terkait permintaan dari tim penuntut dari Partai Demokrat, yang mendesak Senat agar mengizinkan pemanggilan sejumlah saksi.

Saksi-saksi ini dianggap mengetahui peristiwa telepon Presiden Trump dengan Presiden Ukraina dan permintaannya agar menginvestigasi bekas Wakil Presiden Joe Biden dan puteranya Hunter Biden.

Advertising
Advertising

Hunter mendapat posisi di jajaran direksi Burisma, yang merupakan perusahaan gas saat ayahnya menjabat wakil Presiden dari Presiden Barack Obama.

Menurut Demokrat, Trump sengaja menahan bantuan dana senilai US$391 juta atau sekitar Rp5.3 triliun, yang telah disahkan Kongres, untuk Ukraina.

Saat ini, Senat dikuasai Partai Republik dengan 53 kursi dari 100 kursi. Demokrat bakal membutuhkan tambahan minimal 4 suara dari Senat agar bisa memanggil sejumlah saksi dan meminta dokumen dari Gedung Putih.

Secara terpisah, pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pemaparan dari tim penuntut Demokrat menunjukkan Senat perlu memanggil sejumlah saksi.

“Kecuali mereka tidak tertarik dengan kebenaran dan mereka takut dengan kebenaran,” kata Schumer.

Soal ini, Senator Mitt Romney dari Partai Republik enggan menanggapi. Sebelumnya, dia mendukung pemanggilan paksa sejumlah saksi untuk dihadirkan di Senat.

“Saya tidak akan berkomentar soal bukti dan proses sidang hingga ini selesai,” kata dia.

Secara terpisah, media Business Insider melansir Presiden Trump mengatakan tidak ingin bekas penasehat keamanan Gedung Putih, John Bolton, menjadi saksi dalam sidang pemakzulan di Senat.

Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]

“Dia tahu apa yang saya pikirkan tentang para pemimpin. Apa yang terjadi jika dia membuka apa perasaan saya mengenai pemimpin lain dan itu tidak positif. Itu akan membuat ini menjadi lebih sulit,” kata Trump.

Menurut media ini, Bolton, yang telah diberhentikan Trump terkait perbedaan kebijakan soal Afganistan, merupakan saksi mata mengenai upaya Presiden ke 45 AS itu untuk menekan Ukraina agar mau menginvestigasi Joe Biden.

Berita terkait

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

1 hari lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

2 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

3 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

5 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

10 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

12 hari lalu

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

13 hari lalu

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.

Baca Selengkapnya

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

14 hari lalu

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar

Baca Selengkapnya

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

15 hari lalu

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

Seorang pria membakar dirinya di luar gedung pengadilan New York tempat persidangan uang tutup mulut bersejarah Donald Trump.

Baca Selengkapnya