TEMPO.CO, Washington - Mantan Putra Mahkota Iran, Reza Pahlevi, muncul ke permukaan menyusul insiden jatuhnya pesawat Ukraina International Airlines akibat tembakan militer.

Dia mengatakan tidak ingin kembali berkuasa di Iran sebagai raja namun ingin mendorong kudeta militer untuk menjatuhkan rezim mullah berkuasa di Iran.

“Saya ingin berhadapan dengan otoritas dan membela hak rakyat sehingga dapat mendirikan sistem demokrasi sesungguhnya dari pada berada pada posisi berkuasa dan bertanggung jawab kepada rakyat. Saya tidak melihat itu sebagai posisi saya,” kata Reza Pahlevi kepada National Interest pada Rabu, 15 Januari 2020.

Pahlevi mengungkapkan rencananya membentuk sistem multi partai di Iran. Dia mengatakan ini dalam seminar yang digelar Hudson Institute, yang dikenal dengan rekomendasi garis keras kebijakan pemerintah Amerika Serikat kepada Iran.

Pahlevi mengaku teringat dengan situasi demonstrasi selama tiga bulan pada 1978, yang berujung jatuhnya rezim Shah Iran Mohammad Reza Pahlevi pada 11 Februari 1979.

Gelombang Revolusi Islam Iran pimpinan Ayatullah Khomenei menjatuhkan Shah Iran, yang disebut pro-Barat dan cenderung korup. Shah Iran melarikan diri ke luar negeri bersama keluarganya.

Dinasti Pahlevi memang berumur pendek yaitu 1921 – 1979. Dinasti ini berdiri saat seorang perwira Cossack Persia menjatuhkan Dinasti Qajar lewat kudeta.

Perwira ini menyebut dirinya Reza Shah Pahlevi, yang mengambil nama dari kekaisaran Persia pada abad pertengahan. Reza Shah Pahlevi berkuasa hingga 1941 saat pasukan sekutu Barat menginvasi Iran dan memaksa para penasehat Nazi untuk keluar dari Teheran.

Shah yang saat itu pro-Jerman akhirnya mundur. Dia digantikan putranya Mohammad Reza, yang berkuasa dengan julukan Cahaya Arya. Dia sempat melarikan diri ke luar negeri karena kalah pertarungan kekuasaan dengan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, yang berhaluan nasionalis, pada 1953.

Mohammad Mossadegh kembali berkuasa lewat bantuan CIA dan dukungan kudeta militer terhadap Mossadegh.

Soal kudeta itu, mantan Putra Mahkota Iran, Reza Pahlevi, meyerahkannya kepada para sejarawan soal legitimasinya. Menurut dia, tidak ada mekanisme untuk menentukan apakah perintah ayahnya kepada militer untuk kudeta terhadap Mossadegh sebagai inkonstitusional.

Pada 1975, Shah Iran melarang semua partai politik. Saat itu, Direktur Amnesty International, Ivan Morris, menyebut Iran mengalami catatan represi terburuk di dunia.

Rezim Shah Iran itu kemudian jatuh pada 1979 setelah terkena Revolusi Islam Iran, yang dikendalikan Ayatullah Khomenei. Shah Iran meninggal di sebuah rumah sakit di Mesir pada 1980.

Putranya yang masih kecil saat itu terus menggunakan gelar Putra Mahkota Iran dalam pengasingan di luar negeri. Saat ini, Reza Pahlevi tinggal di Maryland, AS.

“Mayoritas orang yang menolak rezim ayah saya mengatakan ‘Biarkan Shah Iran jatuh dan lihat apa yang akan terjadi’. Coba tebak? Sekarang kita tidak ingin terperangkap dalam ketidakjelasan yang sama lagi,” kata Reza Pahlevi.

Aksi unjuk rasa di Iran pada November dan Januari ini menimbulkan harapan bagi Reza Pahlevi akan jatuhnya rezim mullah. Reuters melansir demonstrasi menolak kenaikan harga BBM pada November 2019 menimbulkan banyak korban jiwa. Demonstrasi yang lebih kecil terjadi pada Januari 2020 menyusul insiden penembakan militer Iran terhadap pesawat penumpang milik Ukraina, yang menewaskan 176 penumpang pada 8 Januari 2020.