TEMPO.CO, Washington – DPR Amerika Serikat, yang dikuasai Partai Demokrat, mengirim dokumen dakwaan pemakzulan Presiden Donald Trump ke Senat pada Rabu, 15 Januari 2020.

Dokumen ini berisi dakwaan bahwa DPR AS menemukan adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan dan upaya menghalangi investigasi DPR oleh Trump.

Proses pemakzulan ini terjadi terkait permintaan Trump kepada Presiden Ukraina untuk menginvestigasi bekas Wakil Presiden Joe Biden dan anaknya Hunter Biden soal bisnis gas di Ukraina.

Biden merupakan salah satu kandidat utama dari Partai Demokrat untuk menjadi kandidat calon Presiden menantang Trump pada pilpres AS, yang akan digelar November 2020.

Dokumen dakwaan itu diserahkan DPR AS kepada Senat dalam map biru. Sejumlah tokoh DPR dari Partai Demokrat AS ikut mengantar dokumen itu. Mereka akan berperan sebagai jaksa penuntut atau disebut House managers dalam persidangan di Senat nanti.

“Sangat sedih, sangat tragis untuk negara kita, bahwa tindakan-tindakan yang diambil Presiden telah melemahkan keamanan nasional kita. Dia melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keamanan proses pemilu kita. Dan ini membawa kita ke tahap ini,” kata Nancy Pelosi, ketua DPR AS, saat menandatangani dokumen dakwaan itu.

Pelosi menambahkan,”Presiden ini akan dimintai pertanggung-jawaban. Tidak ada orang di atas hukum."

Ada tujuh orang politikus DPR dari Demokrat, yang bakal menjadi penuntut Trump pada persidangan di Senat. Dua diantaranya adalah Ketua Komisi Intelijen DPR AS, Adam Schiff, dan Ketua Komisi Hukum Jerry Nadler.

DPR AS menuding Trump sengaja menahan dana bantuan sekitar US$391 juta atau sekitar Rp5.3 triliun untuk Ukraina. Ini diduga sebagai tekanan Washington kepada Kiev agar mau menginvestigasi bekas Wapres Joe Biden.

Trump juga didakwa melakukan upaya menghalangi proses investigasi DPR AS saat pemanggilan saksi-saksi dilakukan. Sejumlah saksi tidak mau dipanggil DPR AS dan Gedung Putih juga tidak menyerahkan dokumen yang diminta panel investigasi meskipun Kongres memiliki kewenangan pemanggilan paksa atau subpoena.

DPR AS, yang dikuasai mayoritas Partai Demokrat, memutuskan memakzulkan Trump pada 18 Desember 2019.

Namun, proses ini, seperti dilansir Reuters, harus berlanjut ke Senat AS, yang dikuasai mayoritas Partai Republik. Trump telah berjanji akan datang memberi penjelasan mengenai permintaannya kepada Presiden Ukraina soal investigasi Biden saat persidangan pemakzulan di Senat nanti.