Dua Anggota Senat Amerika Serikat Dilarang Masuk Filipina
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Sabtu, 28 Desember 2019 16:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Filipina melarang masuk dua anggota Senat Amerika Serikat ke negara itu. Manila juga akan memperkenalkan pengetatan aturan masuk kepada warga negara Abang Sam yang mau ke Filipina jika Washington memaksakan sanksi terkait penahanan Leila de Lima.
De Lima adalah anggota Senat Filipina yang dikenal sering mengkritik pemerintah Filipina. Dia didakwa pada 2017 melanggar undang-undang narkoba setelah memimpin sebuah investigasi atas dugaan pembunuhan massal dalam operasi perang anti-narkoba yang dilakukan pemerintahan Duterte.
Juru bicara kepresidenan Filipina Salvador Panelo pada Jumat, 27 Desember 2019, mengatakan Presiden Rodrigo Duterte akan memberlakukan persyaratan visa pada warga negara Amerika Serikat jika ada pejabat pemerintah Filipina yang dilarang masuk Amerika Serikat.
Reuters mewartakan, dua anggota Senat Amerika Serikat yang dilarang masuk Filipina itu adalah Richard Durbin dan Patrick Leahy. Langkah Duterte menolak kehadiran dua anggota Senat itu ke Filipina dilakukan setalah Kongres Amerika Serikat menyetujui sebuah anggaran 2020 yang berisi ketentuan terhadap siapapun yang terlibat dalam penahanan de Lima.
“Kami tidak akan duduk diam jika mereka (Amerika Serikat) terus mengintervensi proses hukum yang kami jalani sebagai sebuah negara yang berdaulat,” kata Panelo.
Menurutnya aturan pembatasan perjalanan terkait penahanan de Lima tidak masuk akal. Sebab de Lima belum di penjara secara sah, namun ditahan sampai menunggu persidangan atas dugaan kejahatannya disidangkan.
Kedutaan besar Filipina di Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sama-sama menolak berkomentar atas hal ini. David Carle, Juru bicara Leahy mengatakan penahanan de Lima oleh pemerintah Filipina bermuatan politik.
“Ini soal hak-hak warga negara Filipina dan masyarakat di belahan negara manapun untuk bebas mengekspresikan opini mereka, termasuk pandangan yang mungkin mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang menggunakan kekuatan berlebihan dan penolakan sebuah proses yang seharusnya,” kata Carle.
