Pasal Pemakzulan Sah, Donald Trump Akan Disidangkan di Senat

Kamis, 19 Desember 2019 11:00 WIB

Presiden AS Donald Trump bereaksi selama kampanye di Battle Creek, Michigan, AS, 18 Desember 2019. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat memilih untuk memakzulkannya, Trump mengatakan kepada para pendukungnya pada rapat umum di Michigan, "Itu tidak benar-benar merasa seperti kita dimakzulkan. " REUTERS / Leah Millis

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pasal pemakzulan Trump disahkan DPR AS dan Donald Trump akan disidangkan di Senat.

Namun persidangan kini tergantung pada Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Pelosi belum berkomitmen malam ini untuk mengirimkan pasal pemakzulan ke Senat, yang akan mengadakan persidangan dan memutuskan apakah akan menghukum Presiden Trump dan memecatnya dari jabatan.

"Itu akan menjadi niat kita, tetapi kita akan melihat apa yang terjadi di sana (nanti)," kata Pelosi pada konferensi persnya malam ini, dikutip dari CNN, 19 Desember 2019.

Ini dikarenakan beberapa orang progresif mendesak para pemimpin Demokrat untuk menahan pasal-pasal itu sampai Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell menyetujui prosedur untuk persidangan Senat yang diminta Demokrat, serta setuju untuk menghadirkan saksi langsung seperti penjabat kepala staf Gedung Putih Mick Mulvaney untuk bersaksi.

Pelosi mengatakan Demokrat akan membuat keputusan kapan harus mengirim pasal ke Senat.

Advertising
Advertising

"Kami tidak dapat menyebutkan nama manajer sampai kami melihat prosesnya di sisi Senat, dan kami berharap akan segera terjadi," kata Pelosi tentang penamaan manajer impeachment untuk persidangan Senat. "Sejauh ini kami belum melihat apa pun yang terlihat adil bagi kami, jadi semoga itu adil."

Ketua DPR AS Nancy Pelosi memegang palu saat ia memimpin Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill di Washington, AS, 18 Desember 2019.[REUTERS / Jonathan Ernst]

DPR yang dipimpin Demokrat mengesahkan dua pasal pemakzulan Trump untuk menetapkan persidangan bulan depan di Senat yang dikontrol Republik, kamar legislatif yang ramah untuk Trump. Di Senat yang dikuasai Republik, akan diputuskan apakah akan menghukum dan mengeluarkan Trump dari jabatan, menurut Reuters.

Tidak ada presiden dalam 243 tahun sejarah di Amerika Serikat yang dicopot dari jabatannya dengan pemakzulan. Pemakzulan akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat, yang berarti setidaknya 20 anggota Partai Republik harus bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara melawan Trump. Sejauh ini tidak ada yang mengindikasikan mereka akan melakukannya.

Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah memperkirakan "tidak ada kesempatan" Senat akan memvonis Donald Trump.

Berita terkait

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

17 jam lalu

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Stormy Daniels, bintang film dewasa yang menjadi pusat persidangan uang tutup mulut mantan presiden Donald Trump, akan bersaksi

Baca Selengkapnya

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

20 jam lalu

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

5 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

7 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

13 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

15 hari lalu

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

Aktivis lingkungan Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain Riverin minta PM Kanada Justin Trudeau hentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

17 hari lalu

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar

Baca Selengkapnya

Donald Trump Salahkan Joe Biden atas Serangan Iran ke Israel

22 hari lalu

Donald Trump Salahkan Joe Biden atas Serangan Iran ke Israel

Donald Trump menilai saat ini adanya kurangnya kepemimpinan Joe Biden hingga membuat Tehran semakin berani

Baca Selengkapnya

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

26 hari lalu

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.

Baca Selengkapnya

Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

28 hari lalu

Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

Senat dari Partai Demokrat telah meloloskan proposal pendanaan untuk Ukraina, namun politikus Partai Republik yang belum mau meloloskan.

Baca Selengkapnya