Aksi Mogok Kerja di Prancis Menimbulkan Kekacauan Lalu Lintas
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Selasa, 10 Desember 2019 10:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat buruh di Prancis menyerukan dilakukan unjuk rasa untuk memaksa Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak melanjutkan reformasi di sistem pensiun. Program Macron itu telah menyebabkan kekacauan di jaringan transportasi Prancis yang sudah masuk hari ke-ima pada Senin, 9 Desember 2019.
Dikutip dari reuters.com, pekan ini akan menjadi ujian apakah Presiden Macron bisa menyalurkan perubahan sosial dan ekonominya setelah dia mengatakan Prancis harus menjadi negara yang kuat seperti Cina dan Amerika Serikat.
Pada Senin kemarin, Kepala Dana Pensiun Prancis Jean-Paul Delevoye dan sejumlah ketua serikat buruh, mengadakan pertemuan namun tidak ada tanda-tanda sebuah terobosan telah dibuat. Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe dijadwalkan memaparkan apa saja yang bakal kena reformasi pada Rabu, 11 November 2019.
"Kami akan terus melakukan unjuk rasa dan aksi mogok. Besuk akan menjadi hari pertunjukan kekuatan," kata Catherine Perret, pejabat senior dari Serikat Buruh CGT.
Aksi mogok kerja di Prancis telah menimbulkan kekacauan di stasiun Gare du Nord, dimana para penumpang saling dorong agar bisa naik kereta. Di pinggir jalan, terjadi banyak kemacetan karena banyak penumpang memilih menggunakan mobil mereka.
Beberapa serikat buruh menyerukan agar para guru, dokter, buruh pelabuhan dan pekerja publik lainnya pada Selasa, 10 Desember 2019, waktu setempat, turun ke jalan.
Perdana Menteri Philippe dalam sebuah wawancara media mengatakan pihaknya bertekad melihat perombakan besar-besaran di sistem pensiun Prancis. Dia meyakinkan sistem baru ini sangat murah hati dengan berkembangnya industrialisasi negara.
Survei online pada Senin, 9 Desember 2019, memperlihatkan masyarakat mendukung perlindungan seberapa besar seorang pensiunan mendapatkan uang jaminan hari tua, namun belum banyak di lapangan yang memahami bagaimana mengatasi beban naiknya biaya hidup di Prancis dengan menempatkan uang negara. Solusi dengan mengurangi jumlah uang pensiun telah ditentang masyarakat.
