TEMPO.CO, Washington – Penasehat hukum Gedung Putih menolak undangan mengikuti rapat di DPR Amerika terkait proses pemakzulan Presiden Donald Trump pada pekan depan.

Penasehat hukum Pat Cipollone menyebut proses penyelidikan pemakzulan yang digelar Partai Demokrat di DPR sebagai tidak berdasar.

Cipollone, yang mewakili Trump, mengatakan Ketua DPR Nancy Pelosi telah memerintahkan anggota Partai Demokrat di DPR untuk melanjutkan proses ini dengan menyusun draf tuduhan pemakzulan terhadap Trump sebelum komite mendengarkan satu buktipun.

“Kami tidak melihat alasan untuk berpartisipasi karena proses ini tidak adil,” kata seorang pejabat pemerintah senior secara anonim seperti dilansir Reuters pada Jumat, 6 Desember 2019.

Pejabat ini melanjutkan,”Kami tidak mendapatkan kesempatan adil untuk berpartisipasi karena prosesnya tidak adil. Kami belum diberikan kesempatan adil untuk berpartisipasi.”

Masih menurut pejabat yang enggan disebut identitasnya ini,”Ketua DPR telah mengumumkan hasil yang telah ditetapkan terlebih dulu dan mereka tidak akan memberi kami kesempatan untuk memanggil saksi-saksi.”

Tanggapan dari Gedung Putih ini merupakan respon terhadap pernyataan dari Ketua DPR Nancy Pelosi pada Kamis kemarin. Dia telah meminta kepada anggota Partai Demokrat di DPR dari Komisi Yudisial untuk segera menyusun draf pemakzulan terhadap Trump, yang diusung oleh Partai Republik.

Ini dilakukan berdasarkan hasil temuan dari panel pemakzulan Trump di DPR, yang telah diumumkan hasilnya oleh Ketua Komite Intelijen Adam Schiff. Schiff dan Pelosi berasal dari Partai Demokrat.

Pelosi berharap draf pemakzulan itu sudah tersusun pada Kamis pekan depan dan mendapat dukungan voting penuh sebelum Natal dari semua anggota Demokrat.

“Demokrasi kita sedang dipertaruhkan. Presiden membuat kita tidak punya pilihan lain kecuali bertindak karena dia mencoba mengkorupsi, sekali lagi, pemilihan umum untuk kepentingannya sendiri. Presiden terlibat dalam penyalah-gunaan kekuasaan, membahayakan keamanan nasional dan integritas pemilu kita,” kata Pelosi, yang merupakan politikus senior Partai Demokrat di Kongres, dalam siaran televisi seperti dilansir Reuters pada Kamis, 5 Desember 2019.

Secara terpisah, sekitar 500 tokoh intelektual AS menandatangani surat pada Jumat kemarin dan menyatakan Trump telah melakukan tindakan yang bisa membuatnya terkena pemakzulan.

“Ada bukti yang cukup banyak menunjukkan Presiden Trump telah menghianati sumpah jabatan dengan menggunakan kekuasaan Presiden untuk menekan pemerintah asing untuk memberinya bantuan mendistorsi pemilu AS,” begitu salah satu isi surat itu seperti dilansir CNN.

https://grafis.tempo.co/read/1911/perjalanan-pemakzulan-donald-trump-dari-ukraina-ke-kongres-as