TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya akan mempertimbangkan setiap diskusi yang membahas situasi HAM di negara itu sebagai sebuah provokasi serius dan Pyongyang akan meresponnya dengan tegas.

Peringatan itu disampaikan Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song, dalam sepucuk surat yang dilihat oleh Reuters, Rabu, 5 Desember 2019. Kim mengatakan beberapa dari total 15 anggota Dewan Keamanan PBB berencana mengajukan permohonan agar dilakukan sebuah pertemuan pada Desember ini yang akan membahas pelanggaran HAM di Korea Utara. Untuk Desember 2019, Amerika Serikat mendapat giliran menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan PBB.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melakukan kunnjungan ke pabrik pengolahan ikan beku di Korea Utara, 18 November 2019. KCNA via REUTERS

Kim Song dalam suratnya mengatakan segala pertemuan tentang HAM akan sama seperti tindakan berkomplot dan berpihak dengan Amerika Serikat.

“Kebijakan yang rapuh hanya akan mengarah pada kerusakan dan bukannya membantu mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea serta resolusi masalah nuklir,” kata Kim.

Setidaknya sembilan anggota Dewan Keamanan PBB harus mendukung pertemuan soal HAM itu untuk mengalahkan segala upaya memblokirnya. Pada 2014 dan 2017, Cina gagal menghentikan diskusi tahunan Dewan Keamanan PBB.

Sebelumnya pada akhir tahun lalu, Amerika Serikat tidak melanjutkan pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan membahas soal HAM karena tidak mendapat cukup dukungan. Namun pada Januari 2020, upaya agar pertemuan itu digelar dilakukan lagi, namun gagal.

Korea Utara menolak tudingan adanya pelanggaran HAM dan menyalahkan sanksi-sanksi mengerikan yang berdampak pada kemanusiaan di Korea Utara. Pyongyang menuntut agar sanksi itu dihapuskan. Pemerintah Korea Utara dijatuhi sanksi PBB sejak 2006 atau saat negara itu melakukan program rudal balistik dan nuklir.