Unjuk Rasa Petani di Prancis Gagal Bertemu Presiden Macron

Kamis, 28 November 2019 14:25 WIB

Petani di Prancis melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam kehidupan mereka. Sumber: Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Petani di Prancis pada Rabu, 27 November 2019, melakukan aksi protes atas sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka sebut mengancam kehidupan para petani. Aksi protes dilakukan dengan membawa traktor-traktor berkonvoi ke jalanan Ibu Kota Paris, Prancis.

Aksi protes itu, menimbulkan kemacetan dan menambah kerusuhan sosial yang dihadapi Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Serikat Petani Prancis menuntut agar dipertemukan dengan Presiden Macron untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mencederai sektor pertanian Prancis dan mengancam kehidupan mereka sebagai petani. Diantara hal yang diprotes itu penerapan glyphosate weedkiller.

Petani di Prancis melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam kehidupan mereka. Sumber: Reuters

Keinginan bertemu Presiden Macron itu tidak kesampaian. Para petani itu akhirnya ditemui oleh Menteri Pertanian Prancis, Didier Guillaume. Mereka pun dijanjikan akan bertemu Perdana Menteri Prancis, Eduardo Phillipe pada 3 Desember 2019.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh para petani di Prancis ini dilakukan dengan mengerahkan ribuan traktor ke Ibu Kota. Konvoi traktor ini datang dari Utara dan Selatan Prancis. Kendaraan berat ini menghalangi jalan kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan.

Advertising
Advertising

Traktor - traktor itu membunyikan klakson dan melambai-lambaikan bendera Serikat Petani Prancis. Ketika masuk area penjualan barang-barang mewas di Kota Paris, yakni jalan Champs-Elysees, petani yang kesal itu melemparkan jerami dan menduduki jalanan menuju alun-alun istana Concorde. Kegaduhan terjadi ketika aparat kepolisian berusaha membubarkan para petani tersebut.

Dikutip dari reuters.com, Kamis, 28 November 2019, aksi protes para petani ini menyusul diloloskannya sebuah undang-undang oleh pemerintah Macron. Undang – undang itu ditujukan untuk memberikan bagi hasil yang adil untuk para petani, namun aturan ini gagal memenuhi kepuasan para petani yang revenue-nya tidak mencolok. Menteri Pertanian Guillaume mengatakan undang-undang itu pasti membawa dampak positif, namun memang membutuhkan waktu.

Berita terkait

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

52 menit lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

3 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Champs-Elysees di Paris Bakal Disulap jadi Tempat Piknik Raksasa, Diikuti 4.000 Orang

8 jam lalu

Champs-Elysees di Paris Bakal Disulap jadi Tempat Piknik Raksasa, Diikuti 4.000 Orang

Setiap peserta akan diberikan keranjang piknik gratis yang dikemas sampai penuh oleh sejumlah pemilik restoran ikonik di jalanan Kota Paris itu.

Baca Selengkapnya

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

1 hari lalu

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyalakan listrik di sektor agrikultur wilayah Kabupaten Sragen.

Baca Selengkapnya

Polisi Prancis Bubarkan Unjuk Rasa Pro-Palestina di Universitas Sciences Po

6 hari lalu

Polisi Prancis Bubarkan Unjuk Rasa Pro-Palestina di Universitas Sciences Po

Polisi Prancis membubarkan unjuk rasa pro-Palestina di Paris ketika protes-protes serupa sedang marak di Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

7 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

Israel Panggil Duta Besar Negara-negara Pendukung Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

11 hari lalu

Israel Panggil Duta Besar Negara-negara Pendukung Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Israel akan memanggil duta besar negara-negara yang memilih keanggotaan penuh Palestina di PBB "untuk melakukan protes"

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

11 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

16 hari lalu

Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

Beberapa sekutu memperingatkan eskalasi setelah serangan Iran terhadap Israel meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas.

Baca Selengkapnya

Rwanda Peringati 30 Tahun Genosida terhadap Ratusan Ribu Warga Suku Tutsi

24 hari lalu

Rwanda Peringati 30 Tahun Genosida terhadap Ratusan Ribu Warga Suku Tutsi

Rwanda pada Minggu memulai peringatan selama satu pekan untuk memperingati 30 tahun genosida terhadap ratusan ribu warga etnis Tutsi pada 1994.

Baca Selengkapnya