Ketua Uighur Minta Swiss Putuskan Hubungan Dagang dengan Cina
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Kamis, 28 November 2019 12:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua kelompok minoritas Muslim Uighur, Dolkun Isa, mendesak negara-negara di dunia agar memutuskan hubungan dagang dengan Cina.
Isa saat ini berada di pengasingan. Dia juga menjabat sebagai Presiden Kongres Uighur Dunia yang bermarkas di Munich, Jerman.
Dalam sebuah pidatonya, Isa mengatakan dua dokumen bocor yang diklasifikasikan sebagai dokumen milik Beijing memperlihatkan adanya sejumlah kamp-kamp penahanan massal bagi etnis Uighur di wilayah barat Xinjiang, Cina.
Isa pada Kamis, 28 November 2019, waktu setempat akan melakukan pertemuan dengan para pejabat di Kementerian Luar Negeri Swiss guna melobi kenetralan negara itu. Swiss memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Cina.
“Dokumen-dokumen ini dibocorkan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bungkam. Dokumen ini menjelaskan semuanya dengan jelas. Dokumen ini membawa perhatian lebih banyak dunia interinasional dan tekanan lebih pada Pemerintah Cina,” kata Isa kepada Reuters, Rabu, 27 November 2019.
Beijing menyangkal telah memperlakukan dengan buruk etnis minoritas Uighur dan etnis lainnya di Xinjiang. Sebaliknya, Beijing memberikan bantuan pelatihan kejuruan dalam mengatasi militansi dan separatisme serta mengajarkan keterampilan-keterampilan baru.
“Ini bukan waktunya untuk menjalankan bisnis seperti biasanya. Untuk itu kami menyampaikan kepada pemerintah Swiss agar menghentikan kerja sama perdagangan bebas dengan Cina. Ini juga bukan waktu yang tepat bagi perusahaan-perusahaan di Swiss melanjutkan bisnis dengan Cina,” kata Isa.
Para ahli di PBB dan aktivis mengatakan setidaknya 1 juga etnis Uighurs dan anggota kelompok Muslim lainnya, ditahan di sejumlah kamp di Xinjiang dalam sebuah kerusuhan yang meletup pada 2017, dimana kejadian ini dikecam oleh Amerika Serikat dan negara lainnya di dunia.
Isa menyebut ada sekitar tiga juta orang etnis Uighur di tahan di kamp-kamp itu, namun Adrien Zenz memperkirakan ada sekitar 1,8 juta orang yang ditahan.
