TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah studi dilakukan untuk menciptakan akses publik dalam partisipasi dengan kebijakan pemerintah, dengan membangun ruang keterlibatan warga negara dengan pemerintah, terutama di negara demokrasi di Asia Tenggara.

Adalah Scoping Study atau studi pelingkupan yang dikaji oleh NGO Hivos yang dilakukan di Indonesia, Filipina, dan Myanmar sejak Oktober 2019. Studi Hivos bertujuan untuk membuka diskursus publik agar warga negara Asia Tenggara bisa berpartisipasi untuk menentukan peningkatan layanan publik.

Hivos adalah NGO Belanda yang didirikan pada tahun 1968 untuk menggiatkan berbagai isu kemanusiaan mulai dari Kebebasan dan Akuntabilitas, Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan, dan Emansipasi Perempuan.

Dalam presentasi awal hasil penelitian yang digelar di Jakarta, para peneliti mengatakan Scoping Study berdasarkan pada proses keterikatan warga dan negara, terutama tiga negara: Indonesia, Filipina, Myanmar.

"Kita memilih tiga negara ini karena memiliki pengalaman demokratisasi di antara negara Asia Tenggara lain," kata Direktur Institute for Strategic Initiatives Lucky Djani kepada Tempo, yang juga penyusun studi.

Studi berjudul Creating Spaces for Engagement between Citizens and the State yang disusun bersama Lucky Djani, Dr. Mada Sukmajati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, dan Anna Rosario M. Uy, Konsultan Independen dari Filipina.

Studi ini menggunakan Political Economy Analysis (PEA) karena reformasi kelembagaan saja tidak menghasilkan perubahan seperti yang diminta oleh warga negara.

PEA memberikan analisis komprehensif tentang faktor-faktor yang dinamis dan memungkinkan yang berkontribusi pada keterlibatan warga negara yang bermakna dengan negara.

Demokratisasi tiga negara ini telah menciptakan ruang publik. Peneliti fokus pada tiga sektor: pendidikan, kesehatan, dan utilitas publik. Pertalian antara warga dan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan warga negara dalam kebijakan pemerintah di tiga negara Asia Tenggara ini untuk peningkatan pelayanan publik.