TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pada Kamis, 14 November 2019 mengklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku berencana menyuap Ukraina terkait kasus yang membawa politikus Partai Demokrat mengajukan permohonan pemakzulan terhadapnya.

Trump dituding telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi Amerika Serikat jika tindakannya itu benar terbukti.

“Suap dalam bentuk memberikan atau menahan bantuan militer dan sebagai imbalannya adalah sebuah pernyataan publik atas sebuah investigasi palsu yang diduga berdampak pada pemilu. Itu adalah suap,” kata Pelosi, sehari sebelum di gelarnya sidang sesi dengar permohonan pemakzulan Trump, seperti dikutip dari reuters.com.

Politikus Partai Demokrat sedang mencari bukti apakah benar Presiden Trump telah menyalah gunakan kekuasaannya dengan menahan dana bantuan militer dari Amerika Serikat kepada Ukraina sebesar US$ 391 juta atau Rp 5,5 triliun. Sebagai imbalannya, Kiev harus melakukan dua investigasi yang mungkin akan menguntungkan Trump secara politik.

Uang bantuan sebesar itu disetujui Kongres Amerika Serikat untuk memberantas kelompok separatis di Ukraina timur, yang diduga didukung oleh Rusia. Trump menyangkal telah melakukan kesalahan.

Rencananya, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina Marie Yovanovitch pada Jumat, 15 November 2019, waktu setempat, akan bersaksi di sidang sesi dengar kedua permohonan pemakzulan Trump. Sedangkan staf bidang anggaran Gedung Putih Mark Shandy siap bersaksi secara tertutup pada Sabtu, 16 November 2019, jika dipanggil.

Pelosi dalam pernyataanya juga mengatakan pemerintahan Trump telah berencana menghambat kongres dengan menghalang-halangi pihak berwenang yang hendak memberikan testimoni dalam sidang permohonan pemakzulan Trump. Dalam konstitusi Amerika Serikat, pemakzulan bisa dilakukan diantaranya jika terjadi suap, pengkhianatan atau tindak kriminal tingkat tinggi dan pelanggaran ringan lainnya.

Politikus Partai Republik menuding anggota DPR dari Partai Demokrat sudah memutuskan untuk memakzulkan Trump, namun Pelosi menyangkal hal itu. Dia meyakinkan segala prosedur harus dijalankan sebelum keputusan dibuat.