TEMPO.CO, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengirim surat elektronik atau email kepada ribuan staf kementerian pada awal November 2019.

“Sebagai pendekar diplomasi Amerika, kita berada dalam bisnis bicara kebenaran,” kata Pompeo seperti dilansir Reuters pada Senin, 11 November 2019.

Surat itu berisi pesan yang fokus pada tantangan global dan kebijakan. Namun, pernyataan dalam pesan itu juga mengenai syarat kebenaran di tengah keterlibatan diplomat AS dalam proses pemakzulan Presiden Donald Trump, yang sedang berlangsung di DPR AS.

Pompeo telah menyatakan penolakan untuk bekerja sama dengan DPR AS dalam pengumpulan informasi terkait percakapan Trump dan Presiden Ukraina agar menginvestigasi bekas Wakil Presiden Joe Biden dan putranya Hunter Biden.

Namun sejauh ini ada 10 mantan diplomat dan diplomat karir yang telah memberikan testimoni soal ini. Mayoritas datang setelah mendapatkan pemanggilan paksa dari DPR AS.

Penolakan Pompeo dan keengganannya membela diplomat karir dalam proses pemakzulan Trump menimbulkan ketidaksenangan sejumlah pihak. Apalagi ada pernyataan dari seorang juru bicara Gedung Putih yang menyebut para diplomat sebagai birokrat radikal yang tidak melalui proses pemilihan melakukan perang terhadap Konstitusi.

“Akan lebih baik baginya untuk mengatakan sesuatu mendukung anak buahnya. Sikap diamnya terasa sangat mengganggu,” kata seorang diplomat karir mengenai sikap Pompeo ini. Pejabat ini juga seorang bekas direktur CIA pada masa pemerintahan Trump.

Pompeo telah menyatakan keberatan untuk memberikan dokumen dari para pejabat diplomat saat ini dan bekas pejabat kemenlu. Dia balik menuding Partai Demokrat mencoba melakukan perisakan dan intimidasi. “Dia telah menolak memenuhi panggilan paksa oleh DPR AS,” begitu dilansir Reuters.

Para pendukung Trump berargumen bahwa bekas konglomerat properti itu telah mengubah kebijakan politik luar negeri AS dengan pendekatan “Amerika Pertama”. Ini dilakukan untuk memulangkan pasukan AS dari sejumlah perang tanpa akhir serta menyeimbangkan perjanjian dagang yang menguntungkan AS.

Menurut CBS, seorang juru bicara kemenlu mengatakan pemerintah berencana menyediakan bantuan hukum kepada para diplomat yang dipanggil DPR untuk bersaksi. Sedangkan Gedung Putih enggan menanggapi isu ini.

Proses pemakzulan Trump ini bermula dari percakapan teleponnya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, pada 25 Juli 2019.

Saat itu, Trump meminta mitranya itu untuk menginvestigasi tuduhan korupsi tak berdasar yang disebut melibatkan Joe Biden dan putranya, yang menjadi anggota direksi disebuah perusahaan gas di Ukraina.

Biden merupakan salah satu kandidat utama dari Partai Demokrat untuk maju sebagai calon Presiden AS 2020 melawan Trump. Ini membuat Partai Demokrat, yang menguasai DPR AS, memutuskan menggelar investigasi proses pemakzulan Trump untuk mengumpulkan informasi dan data terkait tindakan Trump yang diduga melanggar Konstitusi AS.