TEMPO.CO, Jakarta - DPR Amerika Serikat dari Partai Republik menuntut agar Hunter Biden, putra mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan seorang pembocor asal Ukraina memberikan keterangan terkait permohonan pemakzulan Trump. Permintaan Partai Republik ini belum diiyakan oleh Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Adam Schiff.

Dikutip dari rt.com, Minggu, 10 November 2019, permintaan itu diungkap oleh anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik David Nunes. Dia menyebut Partai Republik menginginkan Hunter dan pembocor dari Ukraina memberikan kesaksian dalam sidang sesi dengar yang akan segera digelar terkait permintaan pemakzulan Trump.

Joe Biden adalah salah satu kandidat yang akan maju di pemilu Amerika Serikat 2020 dan dia saat ini kandidat paling dijagokan. Sedangkan pembocor atau whistleblower dari Ukraina, dirahasiakan identitasnya dari publik.

“Presiden Trump seharusnya ditawarkan sebuah kesempatan untuk mengkonfrontasi mereka yang menudingnya. Pembocor pun harusnya bersaksi. Ada banyak perbedaan antara keterangan pembocor dan kesaksian yang diberikan secara tertutup oleh para saksi mata,” kata Nunes.

Menurut Nunes, masyarakat Amerika Serikat menyaksikan seluruh proses pemakzulan yang memalukan ini, meskipun Partai Demokrat berusaha mengurangi legitimasi proses ini pada akhir pekan lalu. Schiff sebelumnya terlihat tidak senang dengan inisiatif untuk menghadirkan Hunter dan pembocor ke sidang sebagai saksi. Dia berpandangan DPR Partai Republik berusaha membalikkan proses permohonan pemakzulan ini menjadi sebuah investigasi yang memalukan dengan melawan Joe Biden.

“Permintaan ini bukan, dan tidak akan berfungsi ... sebagai kendaraan untuk melakukan penyelidikan palsu yang sama terhadap Bidens atau Presiden Ukraina demi kepentingan politik pribadi, atau untuk memfasilitasi upaya Presiden (Donald Trump) untuk mengancam, mengintimidasi , dan membalas informasi pembocor yang dengan berani mengungkap hal ini," Schiff.

Namun Schiff mengatakan pihaknya masih mengevaluasi permintaan Partai Republik ini dan berjanji akan memberikan pertimbangan.

Anggota DPR dari Partai Republik juga ingin meminta keterangan dari Alexandra Chalupa, kontraktor yang mencoba menciderai kampanye Trump. Bukan hanya itu, Partai Republik juga ingin ada kesaksian dari Kedutaan Besar Ukraina di Amerika Serikat serta Nellie Ohr istri seorang petugas DoJ dan seorang kontraktor yang bekerja dengan GPD Fusion, sebuah kelompok ilmuan dan intelijen yang dibayar oleh tim kampanye Hillary Clinton untuk membuat sejumlah dokumen kejam.

Permohonan pemakzulan pada Trump mencuat ketika pada September 2019, muncul sebuah klaim dari sumber yang tidak dipublikasi identitasnya kalau Presiden Trump menggunakan dana bantuan militer sebesar US$ 400 juta untuk menekan Presiden Ukraina Volodymir Zelensky agar melakukan investigasi dugaan korupsi untuk melawan Joe Biden.