TEMPO.CO, Jakarta - Aparat keamanan Lebanon dan tentara pada Rabu, 30 Oktober 2019, menyerukan agar para pengunjuk rasa membuka blokade jalan supaya aktivitas bisa kembali normal. Unjuk rasa selama 13 hari yang terjadi di hampir penjuru Lebanon telah melumpuhkan negara itu dan memaksa Perdana Menteri Saad al-Hariri mengundurkan diri.

Dikutip dari reuters.com, aparat keamanan telah membersihkan wilayah utara Ibu Kota Beirut setelah bentrokan pada Rabu pagi. Sekelompok aparat keamanan tampak memindahkan sebuah kendaraan yang digunakan untuk memblokade jalan.

Di alun-alun Ibu Kota Beirut, tayangan sebuah televisi memperlihatkan seorang aparat membujuk kerumunan untuk membersihkan jalan yang mengarah ke rumah sakit. Namun bujukan aparat itu tak digubris.

Seorang demonstran memegang ban selama protes yang menargetkan pemerintah atas krisis ekonomi, di Nabatiyeh, Lebanon selatan 18 Oktober 2019. Lebanon adalah salah satu negara yang memiliki utang paling banyak di dunia. REUTERS/Aziz Taher

Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri sebelumnya pada Selasa, 29 Oktober 2019, mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam pengunduran diri itu, Hariri mengatakan dia menemui jalan buntu dalam upaya menyelasaikan krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon.

Angkatan Bersenjata Lebanon mengatakan masyarakat memiliki hak untuk protes, namun itu hanya berlaku ditempat-tempat tertentu. Alun-alun kota Beirut yang dijadikan pusat unjuk rasa pada Rabu, 30 Oktober 2019, sudah mulai sepi, namun jalan menuju ke sana masih ditutup oleh kendaraan aparat keamanan.

Unjuk rasa di Beirut dan kota besar lainnya di Lebanon selama 13 hari terakhir adalah yang terbesar sejak 2008. Kepergian Hariri dari tampuk kekuasaan telah membuat Lebanon terperosok dalam situasi politik yang tak bisa diprediksi. Gelombang unjuk rasa telah memperparah kesengsaraan ekonomi Lebanon yang terpuruk dan pada Rabu bank-bank tutup.