TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Boris Johnson kembali gagal menggelar pemilu dini pada Desember setelah RUU-nya ditolak oleh Parlemen Inggris.

Pemerintahan Johnson mengamankan 299 suara sementara 70 anggota parlemen menentang undang-undang pemilu dini, menurut laporan CNN, 29 Oktober 2019.

Untuk meloloskan usulannya, Perdana Menteri Johnson membutuhkan dua pertiga suara mayoritas Parlemen Inggris, atau total 434 suara. Jika lolos maka pemilu dini bisa digelar di bawah rancangan undang-undang Fixed Term Parliaments Act.

RUU yang hanya terdiri dari satu baris, mengatakan bahwa "terlepas dari UU Parlemen Tetap (FTPA), pemilihan akan diadakan pada 12 Desember."

Sementara Reuters melaporkan, kepergian Inggris dari Uni Eropa yang dijadwalkan 31 Oktober hampir pasti akan ditunda, dengan politisi Inggris masih berdebat tentang bagaimana, kapan atau bahkan apakah perceraian harus terjadi.

Johnson, yang dengan keras berjanji untuk memberikan Brexit pada 31 Oktober, telah berulang kali menuntut pemilihan untuk mengakhiri apa yang ia gambarkan sebagai kebuntuan politik yang melemahkan kepercayaan publik dengan mencegah hasil Brexit.

Tetapi upaya ketiganya untuk mengadakan pemilihan umum hanya mengumpulkan 299 suara di parlemen, kurang dari 424 atau dua pertiga yang dia butuhkan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara di House of Commons di London, Inggris 3 September 2019.[UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS]

Setelah pemungutan suara, Johnson mengatakan dia akan mencoba lagi, dengan rute legislatif yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana.

"Kami tidak akan membiarkan kelumpuhan ini berlanjut dan, dengan satu atau cara lain, kami harus melanjutkan langsung ke pemilihan," kata Johnson kepada parlemen. "Parlemen tidak bisa lagi menyandera negara ini."

Untuk mengikuti rute ini, Johnson akan membutuhkan dukungan dari partai-partai oposisi seperti Partai Nasional Skotlandia (SNP) dan Demokrat Liberal.

Kedua partai telah mendorong untuk pemilihan 9 Desember, bertujuan untuk memastikan bahwa Johnson tidak dapat mencoba lagi untuk mempercepat kesepakatan perceraiannya.

Editor politik BBC mengatakan kantor Boris Johnson telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan membawa kesepakatan itu kembali ke parlemen, yang berpotensi membuka jalan bagi SNP dan Demokrat Liberal untuk mendukung pemilu dini pada tanggal 12 Desember yang diharapkan Boris Johnson.