TEMPO.CO, Beirut – Sejumlah warga Lebanon menolak ajakan dialog yang disampaikan Presiden Lebanon, Michel Aoun.

Mereka menuntut pemerintah untuk mundur karena dinilai gagal mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

“Tidak ada negosiasi atas nama gerakan di jalanan. Mereka harus memenuhi tuntutan publik dan tuntutan utamanya adalah pemerintah mundur,” kata Basil Saleh, 39 tahun, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Saleh melanjutkan,”Bolanya sedang bergulir dan tidak menguntungkan pemerintah.”

Seorang demonstran lain di Kota Jal el Dib, mengibarkan bendera Lebanon sambil mengenakan jaket hujan dan membawa payung. Sebagian lainnya memblokir jalan raya.

“Kami ingin beritahu Michel Aoun, kami pikir kami ini anakmu. Kami menunggu delapan hari dan hari ini kami menyadari harapan kami sia-sia,” kata Salaam Zataari, yang berteriak menggunakan pengeras suara di hadapan ratusan pengunjuk rasa.

Mereka menanggapi ajakan Aoun lewat siaran televisi untuk berdialog dengan perwakilan massa pengunjuk rasa.

Aoun mengakui korupsi menjadi masalah besar di Lebanon. Dia menyebut korupsi telah merusak sendi-sendi negara.

Dia lalu menjanjikan reformasi ekonomi dengan mencabut kerahasiaan bank, dan menghapus imunitas Presiden, menteri, dan anggota parlemen.

“Legislasi soal ini bakal membuka jalan bagi investigasi korupsi,” begitu dilansir Reuters.

Pemerintah Amerika Serikat, dan Inggris, serta Prancis telah mendesak pemerintah Lebanon untuk bertindak cepat melakukan Reformasi untuk memberantas suap dan kebocoran anggaran. Mereka mendukung aspirasi warga pemrotes.

Pemerintah Lebanon berharap reformasi ini bakal meyakinkan negara-negara donor Barat untuk mencairkan dana sekitar US$11 miliar atau sekitar 160 triliun, yang telah dijanjikan sejak tahun lalu. Namun, negara Barat masih menahan dana ini karena reformasi yang tidak dikerjakan.

Ekonomi Lebanon, yang mengandalkan konstruksi dan pariwisata, mengalami masalah bertahun-tahun karena goncangan stabilitas regional dengan negara tetangga Suriah yang mengalami perang.

Lebanon mengalami perlambatan dana masuk atau capital inflow serta meningkatkan utang publik hingga 150 persen dari PDB, yang merupakan salah satu yang tertinggi.

Seorang warga Lebanon mengaku skeptis pemerintah saat ini bisa mengatasi masalah ekonomi.

“Pidato itu tidak meyakinkan kami sama sekali. Kami sudah sering dengar sebelumnya. Itu sebabnya kami tinggal di sini hingga pemerintahan jatuh,” kata Clara, seorang mahasiswa, yang berunjuk rasa mendesak pemerintah mundur.

Unjuk rasa di Lebanon ini telah membuat empat menteri mengundurkan diri. Empat menteri Lebanon dari Partai Pasukan Lebanon, sekutu lama Perdana Menteri Saad Hariri, mengundurkan diri dari kabinetnya pada Sabtu setelah demonstrasi besar pecah.

Sementara Partai Kristen Lebanon telah mengumumkan akan keluar dari pemerintah setelah protes hari ketiga di seluruh negeri terhadap kenaikan pajak dan dugaan korupsi pejabat.

"Kami yakin bahwa pemerintah tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan situasi", kata Ketua Umum Partai Pasukan Lebanon Samir Gaegea, seperti dikutip dari Aljazeera, 20 Oktober 2019.