TEMPO.CO, Washington – Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, dan Rudy Giuliani, yang merupakan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, mengatakan tidak akan bekerja sama dengan DPR AS terkait proses penyelidikan untuk pemakzulan Trump, yang sedang berlangsung.

Pernyataan ini membuat tokoh politik Partai Demokrat mengatakan tindakan tidak kooperatif itu malah memperberat kasus Trump.

“Bukti berupa upaya menghalang-halangi upaya Kongres terus bertambah,” kata Adam Schiff, yang merupakan tokoh DPR AS dari Demokrat untuk komisi intelijen dan salah satu penggagas upaya pemakzulan terhadap Trump seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Soal ini, pejabat Pentagon juga menyatakan tidak akan mematuhi permintaan DPR AS untuk menyerahkan dokumen terkait upaya Trump menekan Presiden Ukraina agar menginvestigasi bekas Wapres AS, Joe Biden, dan putranya Hunter Biden.

Situasi ini mengilustrasikan determinasi pemerintahan Trump untuk menghadang upaya pemakzulan yang digagas politikus Demokrat di DPR.

Namun, ada juga pejabat diplomat AS yang bersedia memberi keterangan ke DPR. Seorang diplomat senior George Kent mengatakan dia terkejut dengan upaya Giuliani dan lainnya untuk menekan Ukraina saat memberikan keterangan tertutup di DPR.

“Dia cukup detil membicarakan sejumlah tokoh meragukan yang menjadi andalan Giuliani untuk informasi yang keliru,” kata Gerry Connoly, anggota DPR dari Partai Demokrat.

Saat ini, seperti dilansir Reuters, DPR AS berkonsentrasi menyelidiki permintaan Trump lewat telepon kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada 25 Juli 2019. Trump meminta Zelenskiy memerintahkan penyelidikan terkait tuduhan tak berdasar kepada Joe Biden, yang merupakan salah satu tokoh kuat Demokrat untuk menjadi kandidat capres pada pemilu 2020 melawan Trump.

Jika DPR yang didominasi Demokrat menyetujui digelarnya proses pemakzulan, maka tuduhan resmi harus disampaikan kepada Senat, yang akan mengadili Trump secara politik.

Namun, Senat dikuasai oleh Partai Republik sehingga kecil kemungkinannya proses pemakzulan itu bakal berhasil.

Jajak pendapat oleh Reuters/Ipsos yang dirilis pada Selasa kemarin menunjukkan 43 persen rakyat AS setuju Trump harus terkena pemakzulan. Namun, ada 42 persen responden dewasa menyatakan tidak setuju. Sekitar 14 persen responden mengaku tidak tahu.