TEMPO.CO, Hong Kong – Semua layanan kereta api di Hong Kong dihentikan pada Jumat malam, 4 Oktober 2019. Ini terjadi setelah pengunjuk rasa memprotes pengumuman Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengumumkan penerapan undang undang darurat untuk meredam demonstrasi, yang mengguncang salah satu pusat industri keuangan Asia ini selama empat bulan terakhir.

“Sebanyak 12 jalur kereta api dihentikan karena terjadi eskalasi situasi,” begitu dilansir Channel News Asia pada Jumat, 4 Oktober 2019.

Perusahaan bus NWS mengumumkan menghentikan layanan sejumlah rute dan mengurangi layanan untuk 41 rute lainnya.

Carrie Lam mengumumkan penerapan UU Darurat pada Jumat, 4 Oktober 2019. Ini memungkinkan pemerintah membuat peraturan seperti melarang para demonstran mengenakan penutup wajah saat berdemonstrasi.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, sebaiknya mundur dari jabatannya setelah merebaknya protes masyarakat selama beberapa bulan terakhir.

Demonstrasi yang telah berlangsung selama sekitar empat bulan terakhir ini membuat salah satu pusat industri keuangan di Asia itu mengalami krisis politik terbesar.

Ini juga menjadi tantangan bagi Presiden Cina, Xi Jinping, yang berkuasa sejak 2012. Inggris menyerahkan Hong Kong ke Cina pada 1997 setelah sempat menguasai wilayah ini selama sekitar seratus tahun.

Mahathir mengatakan Carrie Lam harus menaati atasannya sebagai kepala eksekutif. Namun, dia juga harus mendengarkan hati nuraninya.

“Nuraninya mengatakan rakyat Hong Kong benar dengan menolak RUU Ekstradisi. Tapi pada sisi lain, dia tahu konsekuensi menolak legislasi itu. Tapi sebagai seorang administrator, saya pikir, sebaiknya dia mengundurkan diri,” kata Mahathir kepada media seperti dilansir Channel News Asia pada pada Jumat, 4 Oktober 2019.

Mahathir melanjutkan,”Ya, mereka mengizinkan Anda berdemonstrasi tapi akhirnya sistem yang otoriter itu akan datang dan melakukan apa yang harus mereka lakukan,” kata dia.

Demonstrasi besar-besaran terjadi di Hong Kong sejak Juni 2019. Ini terjadi setelah publik menolak pengesahan RUU Ekstradisi yang memungkinkan otoritas mengekstradisi warga ke Cina jika dianggap melanggar hukum.

Meski Carrie Lam telah menarik legislasi ini dari pembahasan di parlemen, Reuters melansir, warga Hong Kong terus berunjuk rasa. Mereka menuntut penerapan sistem demokrasi agar mereka bisa memilih para pemimpinnya sendiri. Saat ini, posisi kepala eksekutif diisi pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Cina. Dia juga baru saja mengumumkan penerapan UU Darurat yang melarang warga mengenakan masker penutup wajah saat berunjuk rasa.