TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump bersikeras ingin mewawancarai whistleblower yang telah membocorkan percakapan teleponnya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Sehari sebelumnya, Gedung Putih berupaya membongkar identitas whistleblower, di mana aduannya telah membuka proses penyelidikan pemakzulan yang dilakukan DPR AS.

Selain mewawancarai whistleblower, tulis Trump di Twitter pada hari Selasa, ia juga ingin mewawancarai orang yang memberikan semua informasi kepadanya.

"Seperti setiap orang Amerika, saya layak untuk bertemu dengan penuduh saya," tweet Trump pada Ahad.

Dilaporkan New York Times, 1 Oktober 2019, fokus Trump pada identitas whistleblower adalah salah satu dari beberapa cara Gedung Putih menangani laporan pengaduan, yang menuduh bahwa Trump menggunakan wewenang eksekutifnya untuk keuntungan pribadi, selama panggilan telepon dengan Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina. Trump telah berulang kali membela pembicaraannya dengan Zelensky sebagai tindakan tak melanggar hukum.

Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com

Trump khususnya berfokus pada sumber informasi yang diungkapkan oleh whistleblower dan fakta bahwa banyak dugaan whistleblower yang paling serius tidak disaksikan secara langsung.

Tetapi tindakan menyaksikan langsung perkara bukan merupakan persyaratan untuk mengajukan keluhan, menurut inspektur jenderal komunitas intelijen, yang mengatakan pada hari Senin dalam rilis bahwa whistleblower tidak perlu memiliki informasi langsung untuk mengajukan keluhan atau informasi dengan hormat untuk masalah yang mendesak.

Meskipun Trump ingin mengetahui identitas whistleblower, ada undang-undang telah dirancang untuk mencegah hal itu.

"Undang-undang dan kebijakan mendukung perlindungan identitas whistleblower dari pengungkapan dan dari pembalasan," Mark Zaid, seorang pengacara yang mewakili whistleblower, mengatakan. "Tidak ada pengecualian untuk setiap individu."

Demokrat DPR mengumumkan penyelidikan pemakzulan pekan lalu terhadap tuduhan sebelum aduan lengkap dan transkrip direkonstruksi dirilis.

Sejak itu, DPR telah memanggil pengacara pribadi Trump, Rudolph W. Giuliani. Nama Giuliani muncul beberapa kali dalam percakapan 25 Juli antara Trump dan Zelensky, dan dia secara terbuka mengakui berusaha untuk mengumpulkan informasi yang merusak tentang Demokrat dari pejabat Ukraina, yang secara khusus menargetkan mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr, kandidat presiden dari Partai Demokrat untuk pilpres 2020 melawan Trump.

Pada kesempatan lain, seperti dilaporkan CNN, dalam sepucuk surat yang dikirim Selasa sore, ketua komite Intelijen, Luar Negeri, dan Pengawasan DPR mengatakan kepada Pompeo bahwa segala upaya untuk mencegah para pejabat berbicara kepada Kongres adalah ilegal dan akan menjadi bukti penghalang penyelidikan pemakzulan.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Intelijen dan Pengawasan DPR menanggapi surat Pompeo pada hari Selasa, mengatakan bahwa "setiap upaya untuk mengintimidasi saksi atau mencegah mereka berbicara dengan Kongres, termasuk karyawan Departemen Luar Negeri, adalah ilegal dan akan menjadi bukti dari obstruksi penyelidikan pemakzulan."

Para anggota parlemen juga menuduh Mike Pompeo mengintimidasi saksi-saksi Departemen untuk melindungi dirinya sendiri dan Presiden Donald Trump, mencatat bahwa ia sedang dalam panggilan telepon Presiden 25 Juli antara Trump dan Presiden Ukraina dan sekarang menjadi saksi fakta dalam penyelidikan pemakzulan Trump.

Namun isi percakapan Trump dan Zelensky adalah pokok lain dari proses pemakzulan Trump. Pejabat senior Gedung Putih sengaja membungkam whistleblower yang membocorkan skandal Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Sang whistleblower, agen CIA yang pernah bekerja di Gedung Putih, mengatakan dalam aduan bahwa pejabat Gedung Putih memindahkan transkrip panggilan telepon 25 Juli dengan pemimpin Ukraina, Volodymyr Zelensky, ke sistem yang aman dan rahasia agar mencegah isinya diketahui publik.

Fokus pemakzulan yang diajukan Demokrat menuduh Donald Trump menggunakan kekuasaannya untuk meminta campur tangan dari negara asing dalam pemilihan umum AS 2020.

Aduan whistleblower disampaikan kepada publik tepat saat Komite Intelijen DPR membuka sidang kongres pertama sejak Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan secara resmi membuka proses pemakzulan Donald Trump pada Selasa 24 September.