Ke Madagaskar, Paus Fransiskus Menyoroti Budaya Klan

Minggu, 8 September 2019 20:00 WIB

Paus Fransiskus mengunungi Madagaskar, Minggu, 8 September 2019. Sumber: REUTERS/Yara Nardi

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Madagaskar, Minggu, 8 September 2019, mengutuk budaya klan yang bisa mendapat hak istimewa dan korupsi di negara itu yang membuat sebagian kecil orang hidup dalam kekayaan dan sebagian besar orang merana dalam kemiskinan.

Paus Fransiskus dalam misanya di Madagaskar mengkritik budaya klan yang memberikan dukungan hanya kepada mereka yang punya ikatan darah dan mengesampingkan banyak pihak secara permanen atau setidaknya terpinggirkan tanpa kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Ketika keluarga menjadi menjadi kriteria yang menentukan untuk apa yang dianggap baik dan benar, kita kadang berakhir dengan pembiaran dan bahkan menjadi praktik yang mengarah pada budaya mengistimewakan, pengucilan, favoritisme dan sebagai konsekuensinya adalah korupsi,” kata Paus Fransiskus, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 8 September 2019.

Paus Fransiskus memegang Alkitab saat memimpin doa dalam misa malam Paskah di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Sabtu malam, 20 April 2019. Paskah ini merupakan Paskah ke-7 bagi Paus Fransiskus sejak ditetapkan menjadi pemimpin Katolik sedunia. REUTERS/Remo Casilli

Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia dan negara dengan wilayah daratan terbesar keempat di dunia. Badan PBB untuk pangan, WFP, memperkirakan lebih dari 90 persen dari total 26 juta jiwa populasi Madagaskan mendapat penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Anak-anak kurang gizi di Madagaskan semakin memprihatinkan.

Advertising
Advertising

Menurut lembaga Transparansi Internasional, korupsi telah merajalela di Madagaskan sehingga menempatkan negara itu dalam urutan terendah Indek Persepsi Korupsi dunia.

“Ketika kita melihat sekeliling, berapa banyak laki-laki dan perempuan, anak muda dan anak-anak yang menderita dan terbuang,” kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus sering menyerukan adanya kesetaraan pendapatan dan pembagian kesejahteraan yang adil antara negara maju dan negara berkembang. Pemimpin umat Khatolik itu pun menegaskan adalah hak negara untuk mengontrol sumber-sumber mineral mereka.

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

16 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

20 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

22 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya