TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Cina menuduh Taiwan ikut andil dalam demonstrasi di Hong Kong, pernyataan yang dikecam politisi Taiwan yang mengelola hubungan dengan Beijing.

Pada Ahad Dewan Urusan Cina Daratan Taiwan mengatakan bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina dan Taiwan tidak akan pernah menerima kerangka kerja politik satu negara dua sistem di Beijing, seperti dilaporkan South China Morning Post, 2 September 2019.

“Adalah orang-orang yang memprakarsai RUU Ekstradisi Hong Kong yang membuat masalah, dan tindakan Beijing untuk memaksa Taiwan menerima kerja politik Cina adalah penyebab utama gangguan perdamaian di Selat Taiwan," katanya. "23 juta orang Taiwan tidak akan pernah menerima satu negara Beijing, dua kerangka kerja sistem dan tidak akan pernah menyerah pada penindasan dan ancaman Cina."

Pernyataan tersebut muncul untuk menanggapi pernyataan Sun Yafu, wakil presiden Asosiasi Hubungan Lintas Selat Taiwan yang menuduh Taiwan membantu merencanakan dan mendukung kerusuhan yang sedang berlangsung di Hong Kong.

Tudingan ini muncul karena sebelumnya ada sekelompok pengunjuk rasa Hong Kong mengunjungi Taiwan pada Juni lalu untuk mencari perlindungan agar mereka tetapi di sana di bawah hukum Taiwan.

Pada awal Agustus, Huang Jie yang merupakan seorang anggota dewa pro kemerdekaan dari kota Kaohsiung di Taiwan Selatan dan anggota Partai New Power, mengirim tautan halaman akun Facebook untuk sumbangan guna membeli peralatan anti gas air mata dan pasokan lain untuk pengunjuk rasa Hong Kong.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.[Lowy Institute]

Dalam pidatonya pada Sabtu, 31 Agustus 2019, Sun juga menuduh bahwa Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sengaja mengipasi kemarahan Hong Kong terhadap Beijing dalam upaya mengurangi dukungan Hong Kong untuk Cina.

Satu negara, dua sistem adalah prinsip konstitusional yang memungkinkan Hong Kong mempertahankan pemerintahan otonom, hukum, ekonomi dan sistem keuangannya setelah penyerahan dari kekuasaan Inggris pada 1997.

Ini juga merupakan prinsip dan prasyarat utama yang diusulkan Beijing untuk penyatuan Taiwan dengan Cina daratan. Beijing melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus dibawa kembali ke Republik Rakyat Cina, jika perlu dengan kekerasan.

Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan Taiwan pada Januari bahwa penyatuan harus menjadi tujuan akhir dari setiap pembicaraan tentang masa depan dan bahwa upaya untuk menegaskan kemerdekaan penuh akan dipenuhi oleh angkatan bersenjata.

Cina daratan akan menghormati kebebasan beragama dan hukum rakyat Taiwan di satu negara satu, dua kerangka kerja sistem, kata Xi Jinping, dalam pidato utama pertamanya tentang demokrasi di Taiwan.

Namun dia memperingatkan bahwa perbedaan politik yang mendalam antara Taiwan dan Cina daratan bukan alasan untuk menolak penyatuan.

MEIDYANA ADITAMA WINATA | SOUTH CHINA MORNING POST