TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pejabat di pemerintahan Donald Trump mengatakan kurangnya perhatian intelijen Amerika Serikat terhadap Uni Emirat Arab mengkhawatirkan, karena UEA sekarang beroperasi sebagai "negara nakal" di negara-negara strategis seperti Libya dan Qatar dan lebih jauh di Afrika.

Di Sudan, UEA menghabiskan bertahun-tahun dan miliaran dolar AS untuk menopang Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir yang menjadi diktator puluhan tahun, kemudian meninggalkannya dan mendukung para pemimpin militer yang menggulingkannya pada April. Pasukan keamanan pemerintah baru pada bulan Juni menewaskan puluhan pengunjuk rasa Sudan yang mendorong untuk pemerintahan sipil dan pemilihan umum. UAE juga telah membangun pangkalan militer di Eritrea dan Republik Somaliland yang dideklarasikan sendiri.

"Anda menyerahkan batu apa pun di tanduk Afrika, dan Anda menemukan UEA di sana," kata mantan pejabat pemerintahan Trump, dikutip dari Reuters, 27 Agustus 2019.

UEA telah menyatakan dirinya sebagai kekuatan finansial dan militer di daerah-daerah "jauh dari lingkungan terdekatnya," kata Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif Divisi Human Rights Watch Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Apakah Somalia, atau Eritrea atau Djibouti, atau Yaman, UEA tidak meminta izin," katanya.

Di Yaman, UEA dan Arab Saudi telah memimpin koalisi negara-negara yang memerangi gerilyawan Houthi, namun UEA baru-baru ini mulai menarik pasukan di tengah kritik internasional atas serangan udara yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan krisis kemanusiaan yang telah mendorong jutaan orang untuk ambang kelaparan.

Kongres AS baru-baru ini mengeluarkan resolusi untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA, tetapi Presiden Trump memveto tindakan tersebut.

Pemerintah UEA telah menghabiskan US$ 46,8 juta atau sekitar Rp 665 miliar untuk pelobi AS sejak 2017, menurut Center for Responsive Politics.

Salah satu dari tiga mantan pejabat CIA dengan pengetahuan tentang operasi UEA badan tersebut mengatakan intelijen pada pemerintahnya diperlukan untuk alasan di luar intervensi regionalnya. UEA juga menjalin hubungan lebih dekat dengan Rusia, termasuk kemitraan strategis berskala luas yang ditandatangani tahun lalu untuk bekerja sama dalam keamanan, perdagangan, dan pasar minyak. UEA juga bekerja sama dengan Cina, di mana Sheikh Mohammed bin Zayed, putra mahkota Abu Dhabi dan negara UEA bulan lalu melakukan kunjungan tiga hari untuk forum ekonomi UEA-Cina.

Namun beberapa pakar keamanan nasional terus melihat keberpihakan yang cukup antara kepentingan AS dan UEA untuk menjelaskan terus kurangnya tindakan spionase.

"Musuh mereka adalah musuh kita," kata Norman Roule, pensiunan pejabat CIA, merujuk pada Iran dan Al Qaeda. "Tindakan Abu Dhabi telah berkontribusi pada perang melawan teror, khususnya terhadap Al Qaeda di Yaman."

Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan tersenyum ketika dia duduk dengan Presiden AS Donald Trump ketika mereka bertemu di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington. [Yeni Safak]

Putra mahkota Abu Dhabi mengendalikan kebijakan luar negeri UEA dengan sekelompok kecil penasihat. Ia mengangkat saudara lelakinya yang berpendidikan AS, Sheikh Tahnoon bin Zayed, penggemar seni bela diri campuran yang memiliki kandang kuda balap Arab, sebagai Penasihat Keamanan Nasionalnya. Putranya, Sheikh Khalid bin Mohammed, menjalankan jaringan pengawasan internal yang luas di UEA.

Peningkatan intervensi UEA dimulai pada 2011. Protes massa yang menuntut demokrasi di seluruh wilayah selama apa yang disebut Arab Spring memicu meningkatnya kekhawatiran di kalangan elit istana UEA, kata Jodi Vittori, mantan perwira Intelijen Angkatan Udara AS yang sekarang menjadi pakar di Carnegie Foundation for International Peace.

Seperti banyak bangsawan Teluk lain, para pemimpin UEA memandang demonstrasi sebagai ancaman terhadap pemerintahan monarki di wilayah tersebut. Mereka sejak itu berjuang melawan kebangkitan Islam politik dan Ikhwanul Muslimin, partai Islam internasional yang sempat naik ke tampuk kekuasaan di Mesir setelah protes 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. UEA memutus dukungan keuangan ke Mesir ketika Mohamed Mursi terpilih sebagai presiden pada 2012, dan kemudian melanjutkan mengirim miliaran bantuan setelah tentara Mesir menggulingkan Mursi setahun kemudian.

Vittori mengatakan beberapa tujuan bersama yang berkelanjutan antara pemerintah AS dan UEA, tetapi mengatakan kepentingan-kepentingan itu berbeda karena monarki UEA berfokus pada pemeliharaan rezim.

Menurut Vitorria tujuan Uni Emirat Arab adalah bagaimana menjaga keberlangsungan rezim dan itu bukan tujuan yang akan selaras dengan Amerika Serikat.