TEMPO.CO, Jakarta - India menghentikan pemberlakuan jam malam di wilayah Kashmir untuk memberikan kesempatan warga Muslim merayakan Idul Adha.

Namun jaringan telepon dan internet tetap ditutup sehingga warga Kashmir tidak dapat menghubungi keluarga dan kerabat untuk mengucapkan selamat merayakan Idul Adha.

Warga di Srinagar, kota terbesar di wilayah Kashmir antri panjang di depan ATM dan toko-toko makanan untuk mempersiapkan kebutuhan mereka untuk menyambut hari raya kurban tersebut.

Pejabat tinggi di Kashmir, Baseer Khan mengatakan pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019, komoditi penting termasuk makanan dan daging akan dikirim ke sejumlah tempat hari Minggu ini.

Laporan jurnalis Al Jazeera dari New Delhi menjelaskan, warga di Kashmir kehabisan bahan bakar dan farmasi kehabisan persediaan pasokan obat-obatan penting.

Sementara seorang warga Kashmir mengatakan, makanan dan produk penting lainnya cukup tersedia.

Sudah seminggu warga Kashmir hidup dalam ketegangan dengan pemberlakuan jam malam dan jaringan telepon dan internet dibatasi. Hal ini dilakukan India setelah mencabut status khusus Kashmir di wilayah Himalaya dan menjadikan Jammu, Kashmir, dan Ladakh langsung di bawah kendali New Delhi.

Dengan pencabutan status khusus Kahsmir yang diatur dalam Pasal 370 konstitusi India, Kashmir dibatasi kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan menghapus haknya untuk memiliki konstitusi sendiri.

India juga mengirim pasukan tambahan sebanyak 10 ribu personil ke wilayah Kashmir.

"Hidup kami masih didominasi kawat berduri dan pos pemeriksaan," kata seorang warga Kashmir kepada AFP.

"ATM kehabisan uang, itu sebabnya ada antrian di setiap ATM . Orang-orang juga butuh makanan untuk Lebaran ini," ujar seorang warga Kashmir lainnya.

Partai politik dari Kashmir pada hari Sabtu, 10 Agustus 219, menyerahkan petisi ke Mahkamah Pengadilan untuk menolak langkah pemerintah India mencabut status khusus Kashmir dan membelah kawasan itu dalam dua wilayah federal.

Aktivis partai oposisi India, Partai Kongres telah lebih dulu mengeluarkan petisi sehubungan dengan blokade komunikasi dan penahanan sejumlah pemimpin Kashmir.