Pakistan Stop Layanan Kereta dan Blokir Film India Soal Kashmir

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi protes di Srinagar, Kashmir, dalam beberapa pekan terakhir semakin penuh ketegangan. Kashmir adalah wilayah yang sampai 2018 masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Aksi protes pada Sabtu, 16 Desember 2018, menewaskan tujuh warga sipil ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan pada massa yang protes atas pembunuhan tiga anggota separatis. Sumber: tolonews.com

    Aksi protes di Srinagar, Kashmir, dalam beberapa pekan terakhir semakin penuh ketegangan. Kashmir adalah wilayah yang sampai 2018 masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Aksi protes pada Sabtu, 16 Desember 2018, menewaskan tujuh warga sipil ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan pada massa yang protes atas pembunuhan tiga anggota separatis. Sumber: tolonews.com

    TEMPO.CO, Islamabad -- Pakistan menghentikan layanan jalur kereta api utama ke India pada Kamis, 7 Agustus 2019 pasca pencabutan status khusus Kashmir.

    Islamabad juga melarang penayangan film-film India sebagai bentuk tekanan kepada New Delhi karena mencabut status khusus Kashmir.

    Wilayah yang terletak di pegunungan Himalaya ini menjadi pusat permusuhan kedua negara serumpun itu selama 70 tahun terakhir.

    Bagian dari upaya untuk memperketat cengkeraman atas wilayah yang diperebutkan, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status khusus negara bagian Jammu dan Kashmir, yang mayoritas berpenduduk Muslim. Ini memungkinkan orang-orang dari luar negara bagian ini untuk membeli properti di sana.

    Pemerintah federal juga memecah negara menjadi dua wilayah federal untuk memungkinkan kontrol yang lebih besar. Ini merupakan sebuah langkah yang menurut para pemimpin daerah sebagai bentuk penghinaan lebih lanjut.

    Jalur komunikasi di Kashmir masih mengalami pemadaman pada Kamis dengan jaringan seluler dan layanan internet dihentikan. Setidaknya 300 politisi dan separatis ditahan untuk mencegah protes menurut polisi.

    Para pemimpin Kashmir telah memperingatkan akan serangan balasan. Pakistan, yang juga mengajukan klaim atas wilayah Himalaya, berjanji memperjuangkan hak-hak orang yang tinggal di sana.

    "Pakistan sedang mencari opsi politik, diplomatik dan hukum," Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi mengatakan pada konferensi pers di Islamabad. Namun, dia mengesampingkan ketegangan ini bakal menjadi konflik militer baru.

    "Kami tidak melihat opsi militer," katanya. India dan Pakistan adalah dua negara pemilik teknologi bom nuklir. Keduanya telah berperang dua kali memperebutkan Kashmir dan terlibat duel jet tempur pada Februari.

    India mengatakan mengubah status Kashmir adalah urusan internal dan bertujuan mengembangkan wilayah tempat mereka memerangi pemberontakan selama 30 tahun.

    Modi mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Kashmir. Dia juga mencoba menghilangkan kekhawatiran bahwa wilayah itu akan diperintah dari Delhi. Menurut dia, pemilihan badan legislatif negara bagian akan segera digelar.

    "Orang-orang Jammu dan Kashmir akan dapat memilih pemimpin mereka," kata Modi.

    Tetapi warga Kashmir melihat keputusan Modi untuk menarik status khusus sebagai pelanggaran kepercayaan dan ketakutan bahwa itu akan menyebabkan masuknya orang-orang dari seluruh India. Ini akhirnya bisa mengubah demografi negara. Sekitar dua pertiga dari populasi Jammu dan Kashmir adalah Muslim, sementara mayoritas warga India beragama Hindu.

    Pada Kamis, ribuan polisi paramiliter tetap dikerahkan di kota terbesar di Kashmir, Srinagar, sekolah-sekolah tutup, jalan-jalan dan lingkungan dihalang-halangi untuk menghentikan demonstrasi publik terhadap perubahan besar-besaran itu.

    Ada protes sporadis, kata dua petugas polisi, yang berbicara dengan syarat anonim. Paling tidak 13 orang terluka oleh lemparan batu ke seluruh kota Kashmir sejak Selasa malam, kata seorang petugas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.