TEMPO.CO, Jakarta - Federal Bureau of Investigation atau FBI sedang mencari kontraktor swasta yang akan mengumpulkan data dan informasi dari media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

Pemerintah AS membutuhkan akses real-time ke informasi media sosial untuk mengantisipasi terorisme dan menjaga keamanan nasional, menurut laporan CNN, 9 Agustus 2019, mengutip Wall Street Journal.

Tetapi upaya FBI untuk mendapatkan akses luas di media sosial baik orang Amerika maupun orang asing berisiko berbenturan dengan bagian lain dari pemerintah federal yang, telah menekan perusahaan teknologi karena pelanggaran data, pelanggaran privasi, dan kasus-kasus lain di mana informasi pengguna dibagikan tanpa persetujuan.

Usaha FBI dimulai pada awal Juli. Penyedia layanan bisa mengirimkan FBI nomor ID pengguna media sosial tertentu, alamat IP dan nomor telepon jika perlu.

Ini bukan pertama kalinya FBI mencari akses ke beragam data media sosial. Pada 2016, FBI mengumumkan telah merekrut perusahaan analisis media sosial Dataminr untuk memungkinkan penegak hukum untuk "mencari firehose Twitter lengkap, dalam waktu dekat, menggunakan filter yang dapat disesuaikan." Dataminr, yang hanya melihat informasi sumber terbuka, juga dikontrak oleh outlet media termasuk CNN.

Tidak segera jelas apakah FBI bertujuan untuk memperluas kemampuan Dataminr dengan kontrak baru, atau apakah sudah melakukan semacam pemantauan Facebook dan Instagram. FBI menolak berkomentar, mengutip sifat kerahasiaan proses pengadaan yang sedang berlangsung.

Namun FBI ingin memantau pengguna internet secara luas dan lebih dalam. Di bawah proposal FBI, penyedia yang menang kontrak harus membantu pemerintah secara proaktif mengidentifikasi dan secara reaktif memantau ancaman ke Amerika Serikat.

Pendukung kebebasan sipil memperingatkan bahwa kontrak tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan.

Platform media sosial secara rutin menyediakan data untuk penegakan hukum pada individu tertentu. Tetapi proses itu bergantung pada penegakan hukum yang membuat permintaan atau panggilan pengadilan secara individual.

Seorang juru bicara Twitter mengatakan persyaratan perusahaan untuk pihak ketiga melarang pengembang "mengizinkan penegak hukum, atau entitas lain, untuk menggunakan data Twitter untuk tujuan pengawasan."

Twitter membatasi jumlah informasi yang bisa diberikan Dataminr kepada penegak hukum pada tahun 2016, setelah para kritikus termasuk ACLU memanfaatkannya untuk menarik perhatian Twitter.

Facebook menolak berkomentar, tetapi merujuk kebijakan pengembang aplikasi yang ada, yang melarang informasi pengguna Facebook untuk dibagikan dengan pihak "tidak sah".

"Misalnya, jangan gunakan data yang diperoleh dari kami untuk menyediakan alat yang digunakan untuk pengawasan," tulis kebijakan Facebook.

Upaya FBI untuk mengakses media sosial bisa menjadi rumit oleh langkah-langkah yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Kongres, Komisi Perdagangan Federal dan lainnya untuk meningkatkan standar privasi di perusahaan teknologi.