TEMPO.CO, Bangkok – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan akan mencoba membantu dua negara sekutu terbesar di Asia yaitu Jepang dan Korea Selatan untuk mencapai kesepakatan.

Jepang dan Korea Selatan terlibat sengketa masalah larangan suplai bahan baku produk semikonduktor.

“Kami akan mendukung mereka untuk mencari jalan keluar,” kata Pompeo kepada media seperti dilansir Reuters pada Rabu, 31 Juli 2019.

Jepang dan Korea Selatan juga terlibat sengketa soal penyelesaian kompensasi untuk para bekas pekerja paksa pada Perang Dunia II. Pejabat di AS mengatakan Washington telah meminta AS untuk mendorong kedua negara mempertimbangkan kesepakatan sementara untuk memberi waktu mereka bicara.

Pompeo bakal bertemu dengan Menlu Jepang dan Korea Selatan secara terpisah. Ini akan dilanjutkan dalam pertemuan tiga pihak sekaligus di sela-sela pertemuan Menlu ASEAN di Bangkok, Thailand, pada pekan ini.

“Kedua negara adalah mitra besar kami. Mereka bekerja sama dengan kami secara erat untuk mendukung denuklirisasi di Korea Utara,” kata Pompeo.

Soal pernyataan Pompeo ini, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan Tokyo telah menyampaikan sikapnya kepada Washington soal ini.

“Kami bekerja sama secara dekat dengan AS. Kami akan berupaya agar pemahamannya tepat,” kata dia.

Dia menambahkan,”Hubungan Jepang dan Korea Selatan saat ini sangat buruk karena tindakan buruk oleh Korea Selatan.”

Secara terpisah, juru bicara Korea Selatan mengatakan ada sejumlah upaya yang melibatkan ketiga negara lewat berbagai kanal untuk menyelesaikan isu ini.

Menlu Korea Selatan, Kang Kyung-wha, seperti dilansir Korea Times, bakal bertemu dengan mitranya Menlu Jepang, Taro Kono, pada Kamis pagi di Bangkok, Thailand.

“Perlu upaya untuk menunjukkan secara jelas regulasi Jepang yang tidak adil dan itu harus dihentikan,” kata Kang soal pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor dan layar komputer.

Pengadilan di Korea Selatan memutuskan pada 2018 bahwa sejumlah perusahaan asal Jepang harus membayar kompensasi kepada pekerja paksa asal Korea Selatan yang bekerja di pabrik-pabrik milik Jepang saat pendudukan Semenanjung Korea dari 1910 – 1945.

Pemerintah Jepang memutuskan untuk membatasi ekspor bahan baku material untuk memory chip dan layar dengan alasan Korea Selatan tidak mampu mengelola item yang sensitif ini.

Namun, keputusan Jepang ini juga dilihat sebagai sikap retaliasi atas keluarnya putusan Mahkamah Agung di Korea Selatan soal pekerja paksa tadi.